Bawaslu Malut Gelar Sidang Putusan Laporan King Faisal

/ Kamis, 24 Mei 2018 / 01.25
Sidang Putusan Dr. King Faisal Suleman
TERNATE – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Maluku Utara kembali mengelar sidang lanjutan dengan agenda Putusan terkait laporan atas  pelanggaran administrasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan pelapor DR. King Faisal Suleman dan terlapor komisi pemilihan umum (KPU) Maluku Utara yang dilaksanakan di ruang GAKKUMDU Bawaslu Malut. Kamis (24/5/2018)

Dalam amar putusan Bawaslu Malut yang di hadiri oleh pelapor Dr. King Faisal Suleman dan terlapor yang di wakili oleh anggota KPU Malut H. Buchari Mahmud, Mengandili terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu.

Sidang tersebut dipimpin langsun oleh ketua bawaslu provisnsi maluku utara, muksin amrin sebagai ketua majelis pemeriksa, Aslan Hasan sebagai anggota majelis pemeriksa dan Hi masita Nawawi Gani sebagai anggota majelis pemeriksa.

Sebelum membacakan putusan Ketua Bawaslu Malut membacakan kesimpulan bahwa bawaslu provinsi maluku utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf  b, mengambil kesimpulan sebagi berikut:

1.      Bahwa pelapordalam laporan pada perkara a quo tidak dapat menunjukan aspek pelanggaran administrasi pemilihan umum pada sub tahapan mana yang secara tegas yang dilanggar oleh terlapor (obscuur libel).
2.      bahwa penyelenggaran sub tahapan pengunguman penyerahan syarat Dukungan, dan sub tahapan persaratan syarat dukungan dalam perkara a quo oleh terlapor pada dasarnya telah memenuhi mekanisme, tata cara, dan prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan.
3.      bahwa dalil laporan pelapor pada perkara a quo tidak beralasan menurut hukum.

Mengingat : undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan badan pengawasan pemilihan umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang penyelesaian penyelenggaran admistrasi pemilu.

Berangkat dari kesimpulan di atas Bawaslu Malut memustuskan dengan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu.
Demikian diputuskan pada rapat majelis pemeriksa dalam forum, masing-masing sebagai anggota bawaslu provinsi Maluku Utara dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum. Tutupnya. (Cul/RN)
Komentar Anda

Berita Terkini