Bawaslu Malut Jadwalkan Sidang Laporan King Faisal

/ Senin, 07 Mei 2018 / 17.52
Irwanto Djurumudi

TERNATE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara menjadwalkan proses  persidangan tentang laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan King Faisal berkaitan dengan penolakan berkas pencalonan dirinya sebagai Anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara (Malut) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut beberapa waktu lalu.

Rencana sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Dosen Fakultas Hukum Unkhair Ternate King Faisal akan dilakukan besok, Selasa (8/5) di kantor Bawaslu Maluku Utara, jalan Makugawene, Kelurahan Tabona, Ternate Selatan Kota Ternate, Maluku Utara.

“Berkas laporan King Faisal  telah diserahkan pada hari jumat (4/4) kemarin, jadi paling lambat besok (8/5) sudah ada putusan pendahuluan, tetapi hal itu tidak masuk dalam ranah sengketa tetapi masuk sebagai  laporan dugaan pelanggaran administratif,” ucap Kasubag Hukum, Humas dana Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi SH saat di hubunggi via Handphone. Senin (7/5/2018),

 “Jadi dalam kasus ini masuk dalam laporan karena  tidak ada wilayah sengketa, sebab sengketa merupakan  gugatan dan  gugatan harus ada objek sengketa,” sambung Irwanto.

Dia juga menjelaskan, dalam sebuah laporan harus memenuhi unsur syarat formil atau materil, pertama syarat formil dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjelaskan syarat formil di periksa oleh sekertariat bawaslu dan Syarat materil di periksa oleh komisioner (Pimpinan) kemudian dari dua syarat tersebut kemudian baru diputuskan dalam putusan pendahuluan.

Meski begitu, Kata Irwanto, namun metode yang digunakan menyerupai gugatan, karena melalui proses persidangan (Ajudikasi) dan ada putusan pendahuluan, ujarnya.

Di tempat terpisah,  Ketua Devisi Hukum KPU Malut H. Buchari Mahmud  menuturkan, pihaknya sampai saat ini tidak mengetahui atas laporan yang di ajukan pelapor ke Bawaslu Maluku Utara. Pasalnya, Bawaslu Malut  belum menyampaikan secara resmi terkait laporan pelapor ke KPU Malut.

“Sekarang kami belum bisa merespon, karena belum secara resmi disampaikan ke KPU tetapi jika progresnya sudah di serahkan secara resmi oleh  Bawaslu Malut, kami  dari KPU Malut siap menjawab laporan itu,” ujar Buchari Mahmud  saat dihubungi wartawan media ini, Senin (7/5) melalui via handphone pribadinya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini