Integritas Diragukan, Timsel Bawaslu Malut Diadukan ke Ombudsman dan Bawaslu RI

/ Kamis, 17 Mei 2018 / 17.50


TERNATE – Hasil pengumuman Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara Tahun 2018 terhadap hasil seleksi berkas administrasi bagi calon anggota Bawaslu Maluku Utara yang diumumkan tanggal 16 Mei 2018 dinilai cacat hukum dan tidak berintegritas.

“ Kami sebagai peserta yang dinyatakan tidak lolos hasil seleksi berkas administrasi menyampaikan keberatan atas hasil yang diumumkan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nornor : 18/TlMSEL/BAWASLU-MALUT/V/2018 dengan alasan alasan objektif,” tegas Junaidi peserta yang tidak diloloskan kepada wartawan di Ternate. Kamis (17/5/2018).

Junaidi membeberkan jumlah kuota yang diloloskan pada tahap seleksi administrasi/berkas, yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran tersebut. Berdasarkan informasi media local (online maupun cetak) bahwa jumlah peserta yang mengambil formulir berjumlah 32 orang dan yang mengembalikan formulir beserta berkas berjumlah 26 orang. Pada tahapan seleksi administrasi berlangsung jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi berjumlah 16 orang.  

Hal ini  Junaidi menyebutkan sangat bertentangan dengan isyarat dalam angka 2, huruf a point 1, surat edaran nomor 0491/K.Bawaslu/TU.00.01N/2018 tentang perubahan Jadwal Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu Provinsi Bali dan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Penambahan di 26 (dua puluh enam) Provinsi masa tugas 2018-2023, tanggal 09 mei 2018 yang menyatakan bahwa jumlah kuota yang diloloskan dari tahap seleksi administrasi adalah 6 kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi kondisi utuh (5 atau 7) apabila jumlah pendaftar kurang dari 100 pendaftar. 

“ Jika mengacu pada norma dalam surat edaran ini maka, bagi kami ke-26 peserta yang mengembalikan formulir disertai dengan kelengkapan berkas administrasi seharusnya dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya ke tahapan tes CAT dengan disesuaikan dengan urutan rangking penilaian yang ada,” tutur Junaidi pengacara kondang asal Maluku Utara.

Masih kata Junaidi, terkait tafsiran tim seleksi yang menerjemahkan surat edaran tersebut dengan melakukan penilaian seleksi berkas yang memberikan fokus penilaian/kredit tertinggi hanya pada 2 poin persyaratan antara Iain ; isi dari Daftar Riwayat Hidup dan latar belakang pendidikan saja. Yang mana penilaian dilakukan mengedapankan wewenang subjektif yang dimiliki oleh tim seleksi.

Di mana wewenang ini, Kata Junaidi, disampaikan pada bimbingan teknis tim seleksi bahwa tim seleksi memiliki kewenangan menilai secara subjektif sesuai dengan keterangan dari ketua tim. Menurutnya, argumen hukum yang disampaikan ketua dan sekretaris timsel terkait dengan wewenang subjektif yang menjadikan komponen dalam Daftar Riwayat Hidup dan Linearitas pendidikan untuk kemudian menggugurkan ke 10 peserta Iain bertentang dengan dengan asas kepastian hukum, asas proporsinalitas dan asas akuntabiltas rekrutmen calon penyelenggara pemilu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jelasnya.

Sementara poin keberatan para peserta yang tidak lolos adalah kekeliruan tim seleksi menetapkan jumlah peserta yang lolos seleksi sebanyak 16 orang. Dengan asumsi rumusan 6 kali dua (jumlah dua orang yang akan dibutuhkan/argument subjektif tanpa landasan hukum yang jelas).  Jika argumen ini yang dipakai maka seharusnya yang dilulus dari tahapan seleksi administrasi berjumlah 12 orang bukan 16 orang. Artinya bahwa ada selisih 4 orang yang diluluskan Oleh timsel dengan alas an memiliki nilai yang sama serta wewenang subjektif timsel yang sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dałam peraturan bawaslu nomor 19 tahun 2017.

“ Keberatan kami berikutnya adalah kegiatan sosialiasi regulasi baru yang berkaitan dengan sistem penilaian peserta yang tidak dilakukan secara terbuka kepada peserta seleksi. Padahal jika merujuk pada tanggal terbitan surat edaran serta pedoman dimaksud (tanggal 9 mei 2018), terdapat 6 hari waktu penyampaian kepada peserta seleksi baik melalui media sosial maupun dalam bentuk surat konvensional atau cara lain yang bias memenuhi transparansi proses seleksi sebelum penutupan masa pendaftaran peserta,” tukasnya.

Kata Junaidi berdasarkan alasan alasan objektif di atas, pihaknya meminta komisioner Bawaslu RI selaku otoritas tertinggi lembaga ini secara arif dan bijaksana mengambil langkah-langkah kongkrit, memastikan integritas dan moralitas proses seleksi penambahan całon anggota Bawaslu Propinsi Maluku Utara periode 2018 — 2023 tidak tercederai oleh perilaku-perilaku yang dapat menurunkan harkat, martabat serta marwah lembaga ini yang sudah teruji kredibiltasnya dari waktu ke waktu.

Untuk itu, ada beberapa hal prinsip yang kami harapkan dari kearifan dan kebijaksanaan, diantaranya : 

1. Meminta kepada ketua dan anggota komisioner Bawaslu RI membatalkan hasil tahapan seleksi administrasi całon anggota Bawaslu Maluku Utara sebagaimana yang tertuang dałam surat keputusan Tim Seleksi nomor 18/Timsel/Bawaslu-Malut/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pengumunan hasil seleksi całon anggota bawaslu Maluku Utara Periode 2018 - 2023

2.   Meminta Komisoner Bawaslu RI untuk mengambil alih kerja-kerja Timsel całon anggota bawaslu provinsi Maluku Utara perode 2018 — 2023 sebagai upaya memastikan moralitas dan integritas proses seleksi ini.

3. Meminta Ketua dan Anggota Bawaslu RI untuk mengganti seluruh anggota Timsel calon anggota bawaslu Maluku utara 2018 -2023 sebagai upaya menjaga harkat, martabat serta marwah lembaga Badan PengawasPemilu. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini