Jelang Kampanye Umum Terbuka, Panwaslu Himbau ASN Bersikap Netral

/ Minggu, 06 Mei 2018 / 01.22
Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, Sabtu (5/5)

TERNATE – Jelang kampanye umum terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2  Burhan Abdurahman - Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) dipusatkan di lapangan perikanan nusantara Ternate. Minggu (6/5). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Ternate menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral sesuai aturan yang berlaku.

Di ketahui bersama bahwa  paslon nomor urut 2 Burhan Abdurahman merupakan Walikota Ternate aktif saat ini. Pasalnya, banyak ASN dilingkup Pemerintah Kota Ternate telah melakukan pelanggaran sebelum kampanye maupun tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung.

" Sesuai dengan surat pemberitahuan dari salah satu tim pasangan calon Bur-Jadi tentang perencanaan kegiatan kampanye rapat umum terbuka di Kota Ternate yang dilaksanakan tanggal 6 Mei,” tutur Koordinator Devisi Pengawasan Panwaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan kepada media ini.  Sabtu (5/5/2018)

Lanjut Kifli, Panwaslu Kota Ternate berharap seluruh ASN mentaati berbagai macam prosedur atau norma yang telah ditetapkan. Menurut dia,  pasangan calon Bur-Jadi akan melakukan kampanye umum terbuka di Kota Ternate. Burhan Abdurahman sebagai kepala daerah yang saat mencalonkan diri berpasangan dengan Ishak Jamaluddin. maka sangat berpotensi adanya keterlibatan ASN  untuk melakukan hal-hal yang kemudian tidak dianjurkan dalam norma, ujarnya.

Kifli mengingatkan,  ASN diperbolehkan menghadiri kampanye sesuai aturan yang telah di atur. Asalkan normanya tidak boleh mengunakan atribut partai, tidak boleh mengunakan atribut ASN dan tidak boleh melakukan gerakan yang terkesan memihak pada paslon tertentu.

“ Apabila ditemukan, maka Panwaslu Kota Ternate tidak segan-segan untuk menindaklanjuti berbagai macam pelanggaran, jika kemudian itu terindikasi ada keberpihakan ASN pada salah satu paslon," tegasnya.

“ Kita juga ingatkan seluruh ASN mematuhi norma dan ketentuan yang telah di atur dalam edaran MenPAN-RB dan edaran Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS sendiri,” pungkas Kifli. (RN)


Komentar Anda

Berita Terkini