Kejati Malut Diminta Periksa Bupati Pulau Taliabu

/ Rabu, 02 Mei 2018 / 22.05
Unjuk rasa empat elemen di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Rabu (2/5)
TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus berkaitan dengan dugaan pembangunan proyek gelanggang olahraga di Kabupaten Pulau Taliabu.

Desakan untuk pemeriksaan terhadap Bupati Taliabu datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Maluku Utara, Barisan Pelopor Pemuda Obi (Bappor) Kabupaten Halmahera Selatan, Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (Parade-Malut), dan Laskar Peduli Rakyat (LPR) Malut saat melakukan aksi di depan Kantor Kejati Malut pada. Selasa (02/05/2018).

Menurut Fisno Lasidi dalam orasinya menyampaikan, proyek pembangunan gelanggang olahraga di Kabupaten Pulau Taliabu menuai masalah. Pasalnya, nilai proyek itu mencapai Rp 403 Milyar  yang dianggarkan melalui APBD Pemkab Taliabu  Tahun Anggaran 2018.

Karenanya, kata Fisno, ada kejanggalan saat proses tender itu dilaksanakan. Alhasil, saat pekerjaan dilakukan hingga sudah mencapai 100 persen, barulah kemudian pihak unit layanan pengadaan (ULP) atau panitia lelang Pemkab Pulau Taliabu mengeluarkan hasil tender yang dimenangkan oleh PT Agape Karya Gemilang dan beberapa perusahan lainya.

" Dalam proyek itu, berbau tindak pidana korupsi, karena diduga terjadi praktek persengkokolan antara pihak pekerja dan pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus. Untuk itu kami meminta agar Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan," teriak Fisno Lasidi yang juga sebagai koordinator aksi.

Fisno juga dalam orasinya juga mendesak, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyilidikan terkait temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara yang merugikan keuangan daerah senilai Rp 19 milyar sekian yakni proyek jalan Laiwui-Anggai Tahun Anggaran 2015, di Kepuluan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

" Dalam temuan itu, diduga melibatkan Direktur PT. Obi Permai Nusantara. Sebab Hasil pemeriksaan BPK dan Dinas PU Malut proyek  tersebut bermasalah," ujar Fisno.

Tuntutan empat elemen mendapat respon dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Hal itu diungkapkan Kasi Penkum  Apris R. Ligua bahwa, permintaan dan desakan empat elemen ini akan di tindalanjuti. Meskipun penyampaian itu  masih sebatas informasi, namun dalam waktu singkat akan dilakukan dikroscek ke lapangan.

" Laporan ini akan dicek kebenaran informasinya oleh tim Satgas Anti Korupsi Kejati Malut sebagaimana disampaikan empat elemen tadi, sehingga dalam waktu dekat bakal dilakukan pengecekan,” ujar Apris R. Ligua Sembari menambahkan, prinispinya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tetap fokus tentang penanganan indikasi-indikasi kasus korupsi di daerah ini. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini