Kejati Malut Diminta Usut Tuntas Kasus Ilegal Logging PT. Poleko Yubarson

/ Rabu, 02 Mei 2018 / 17.34
Aksi gabungan elemen pemberantasan korupsi di Kejati Malut, Rabu (2/5)
TERNATE -  Gabungan organisasi Front Pemberantasan Kejahatan Korupsi (FPKK), DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara (Malut), LSM LPR-Malut,  Parade Malut dan BAPPOR Kepulauan Obi Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi unjuk rasa  di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Malut. Rabu,(2/5).

Aksi elemen pemberantasan korupsi itu,  mendesak kepada  Kejaksaan Tinggi Malut segera mengusut  tuntas dugaan kasus ilegal logging PT. Poleko Yubarson yang terjadi di kepulauan Obi.

Aksi tersebut,  para pendemo menuntut  pihak penegak hukum di daerah itu segera memproses kasus dugaan  korupsi di kepulauan obi yang sudah dilaporkan DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara tanggal 9 Maret lalu atas pembangunan infrastruktur di kecamatan Obi, khususnya pembangunan sarana penunjang perbaikan jembatan dan penataan normalisasi sungai yang menyebabkan pinggiran sungai atau kali melebar saat ini mengancam pemukiman warga,  sehingga diusulkan membangun  bronjong di tepi kali sebagai penahan arus air.

Alhasil, pembangunan prasarana  hanya beberapa item saja, sisa item lainnya bermasalah dan itu sudah dilaporkan kepada Kejati Malut.

“  Maka hari ini kami datang berunjuk rasa di depan Kejati Malut untuk mengevaluasi  laporan sudah di masukkan itu sudah sampai sejauh mana, Frisno Lasidji  dalam orasinya.

Wakil Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Maluku Utara Fahri Sumarto menyatakan, kasus ini sudah dilaporkan kepada KPK-RI melalui DPP di Jakarta.

“  Kalau Kejati Malut lambat menindaklanjuti dugaan kasus korupsi tersebut kami akan turun aksi yang lebih besar lagi,” tukasnya.

" Kami sampaikan juga kasus ini akan dikawal tuntas oleh Pemuda Pelopor (BAPPOR) Kepulauan Obi. Namun patut kita pertanyaannya    apakah kasus ini akan diselesaikan di Kejati Malut atau di KPK-RI,” tegasnya. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini