KPK Didesak Tahan Tersangka AHM

/ Senin, 21 Mei 2018 / 14.40
Aksi FMP Malut Anti Korupsi di Gedung KPK, Senin (20/5)
JAKARTA - Forum Mahasiswa Pemuda Maluku Utara Anti Korupsi (FMP-MU AKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan calon Gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM) terkait kasus pembebasan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009.

Menurut koordinator FMP Maluku Utara  Anti Korupsi Rivki Alaudin menyatakan, kasus pembebasan lahan tersebut, kuat dugaan terjadi kongkalikong antara AHM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2009-2014 Zainal Mus yang merupakan adiknya kandungya sendiri.

"Kami harap KPK secepatnya memanggil saudara AHM, kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka seharusnya sekarang sudah ditahan untuk mempermudah penyidikan," kata Rivki di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Rivki menjelaskan kasus korupsi ini sudah mengendap terlalu lama di KPK dan sudah seharusnya segera diselesaikan. AHM sendiri oleh KPK disangkakan sudah melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHP.

"Kami meminta KPK segera menyelesaikan kasus ini secepatnya dan tidak menggantung kasus hingga Pilkada Malut 2018 berakhir," ujarnya.

Rivki menyebutkan, aksi yang digelar hari ini hanyalah permulaan. Nantinya FMP Maluku Utara  Anti Korupsi akan terus melakukan aksi serupa hingga tuntutan aksi segera mengadili AHM yang saat ini maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara 2018 berpasangan dengan Rivai Umar yang  diusung Golkar dan PPP itu dikabulkan KPK.

"AHM merupakan salah satu cagub, kami sebagai masyarakat Maluku Utara butuh kepastian hukum baginya, sehingga bisa menciptakan Pilkada yang kredibel," jelasnya.

Sebelumnya,  KPK menetapkan Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, AHM dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014, Zainal Mus sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Sula.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk kasus ini dan meningkatkan status ke penyidikan serta menetapkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini