Kuasa Hukum Tersangka Praperadilan Direktorat Polair Polda Malut

/ Senin, 07 Mei 2018 / 19.47
Kuasa Hukum  Bahtiar Husni
TERNATE – Penetapan tersangka Ismail Suhur dan Melki Suhur berujung panjang. Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Maluku Utara (Malut) melakukan praperadilan terhadap Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Malut ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Senin (7/5). 

Di ketahui Ismail Suhur dan Melki Suhur ditetapkan tersangka oleh penyidik Ditpolair Polda Malut pada tanggal 30 April lalu.

Bahtiar Husni, kuasa hukum dari kedua tersangka menjelaskan, setelah mengkaji dari sisi hukum atas penetapan tersangka kedua kliennya itu. Dia berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Malut adalah cacat hukum dan tidak sah.

“ Kami nanti uji dasar penetapan tersangka dengan gugatan di praperadilan, berkas gugutannya sudah kita masukkan ke Pengadilan Negeri Ternate, tinggal menunggu jadwal sidangnya,” ucap Bahtiar Husni saat ditemui di Kantor PN Ternate. Senin (7/5/2018).

Kata Bahtiar, dasar pengajuan praperadilan itu adalah kliennya tidak pernah ditangkap di pelabuhan Ferry Bastiong, Kota Ternate Selatan tanggal 26 Februari 2018 lalu sebagaimana tuduhan penyidik Ditpolair Polda Malut.

“ Jadi klien kami tidak di tangkap di pelabuhan Ferry Bastiong, namun di tangkap di Oba,” tegas Bahtiar.

Bahtiar membeberkan, kedua kliennya pertama kali diperiksa pada 29 April 2018 di Polsek Oba. Setelah diperiksa kurang lebih 6 jam lamanya, namun kemudian dua kliennya itu diminta pulang ke rumah. Selanjutnya kedua kliennya Ismail Suhur dan Melki Suhur kembali dipanggil penyidik dengan panggilan secara lisan untuk diperiksa. Namun dalam panggilan tersebut kedua tersangka diminta untuk hadir di Polsek Oba pada tanggal 30 April 2018. Tetapi kliennya tidak penuhi panggilan itu dan langsung ditangkap di Oba kemudian digiring ke Polsek Ternate Selatan untuk ditahan, tukas Bahtiar.

Bahtiar berpendapat, wilayah tugas dan fungsi Ditpolair Polda Malut hanya berada di laut, bukan di darat. Sehingga sebagai kuasa tersangka merasa berkeberatan atas penangkapan tersebut.  Apa lagi, lanjut Bahtiar, penangkapan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang pangan dan penggelapan dengan pemberatan.

“ Kasus ini bukan tertangkap tangan. Kami akan buktikan di sidang praperadilan bahwa klien kami tidak bersalah sebagaiman yang dituduhkan Ditpolair Polda malut. Karena sudah jelas ini bukan kewenangan atau tugas dan fungsi dari Ditpolair Polda Malut,” ujarnya.

Masih kata Bahtiar, dua kliennya juga dituduh melakukan tindak pidana penjualan benih jagung jenis NK212 ke Provinsi Gorontalo. Tanpa izin karena, benih jagung tersebut merupakan pengadaan pemerintah pusat untuk petani di Kota Tidore Kepulauan.

“Klien kami ini bekerja sebagai pedagang. Mereka diminta oleh pak Abdullah untuk mencari dan menjual benih jagung itu ke pak Abdullah. Jadi klien kami juga tidak tahu benih itu mau di apakan pak Abdullah. Namun tiba-tiba klien kami dituduh, ditangkap di pelabuhan ferry bastiong, ini satu hal diluar fakta,” pungkasnya. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini