Lurah Tanah Tinggi Mangkir dari Panggilan Panwaslu

/ Rabu, 09 Mei 2018 / 01.58
Rusly Saraha (Ketua Panwaslu Kota Ternate)

TERNATE - Lurah Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan, Masud Abjan kembali mangkir dari panggilan Panwaslu Kota Ternate. Setelah Panwaslu melayangkan surat pemanggilan kedua Nomor : KM.05/06.1/Pilgub/2018.

Pemanggilan Masud Abjan, karena terindikasi tidak netral selaku aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Pasalnya, Masud Abjan terlihat hadir dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2  Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (Bur-Jadi) di Kelurahan Tanah Tinggi, pada Sabtu malam (5/5) lalu. Pada panggilan pertama yang dijadwalkan tanggal 7 Mei kemarin. Di mana yang bersangkutan  tak hadir pada panggilan tersebut.

Diduga Lurah Tanah Tinggi ini, sengaja mangkir dari panggilan Panwaslu, sehingga dilayangkan surat pemangilan kedua, namun tetap saja mangkir dari panggilan tersebut.

Ketua Panwaslu Kota Ternate Rusly Sahara menyatakan, kemarin pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang yang terlibat dalam kampanye salah satu paslon, yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanah Tinggi atas nama Hariyanto Rombow dan Lurah Tanah Tinggi atas nama bernama Masud Abjan.

“ Hadir dalam panggilan itu hanya Ketua PPS, sedangkan  pak lurah sendiri belum sempat hadir,  tanpa ada alasan. Jadi tadi kita sudah melayangkan surat kembali  dan dijadwalan diperiksa besok, Rabu (9/5),” ungkap Rusli Saraha saat dikonfirmasi media ini di kantornya. Selasa (8/5).

Rusli menyebutkan, pemangilan ini terkait dugaan ketidaknetralan lurah dalam kampanye Bur-Jadi beberapa waktu lalu.

“ Lurah yang berada dalam kerumunan simpatisan Bur-Jadi dan terlihat menunjukan gestur yang mengarah mendukung paslon nomor urut 2 Bur-Jadi, sesuai hasil pantauan dilapangan,” tukas Rusli.

Ada indikasi keterlibatan oknum yang bersangkutan, maka panwaslu sengaja memanggil untuk diperiksa dan dimintai klarifikasi, namun apabila tindakannya terbukti melanggar ketentuan selaku ASN. Maka Panwaslu akan melakukan proses lebih lanjut  sampai pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diputuskan dan diberikan sanksi tegas, tegasnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini