Masud Abjan Penuhi Panggilan Panwaslu Kota Ternate

/ Kamis, 10 Mei 2018 / 02.15
Lurah Tanah Tinggi, Masud Abjan disumpah sebelum dilakukan pemeriksaan Panwaslu Kota Ternate, Rabu (9/5)

TERNATE – Lurah Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Masud Abjan akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu Kota Ternate. Kedatangan Masud Abjan ke Kantor Panwaslu Kota Ternate di jalan cempaka Kota Ternate Selatan sekitar 09:30 WIT, Rabu (9/5). Setelah dirinya mangkir dua kali panggilan dari Panwaslu Kota Ternate.

Masud Abjan dipanggil untuk dimintai klarifikasi tentang kehadiran dirinya pada kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin di Kelurahan Tanah Tinggi beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Ternate Rusly Saraha, selama pemeriksaan Masud Abjan bersikap kooperatif. Bahkan yang bersangkutan dicecar dengan berbagai pertanyaan sesuai dengan temuan Panwaslu di lapangan.

“ Dari 15 pertanyaan yang kami ajukan salah satunya terkait kehadirannya dalam kampanye  pasangan calon nomor urut 2  Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin. Alasannya bahwa diri hadir  kampanye karena kapasitasnya sebagai lurah, sehingga kehadiran dia untuk  menjaga keamanan dan ketertiban di kelurahan tersebut,” tutur Rusli Saraha dalam keterangannya kepada wartawan di Ternate.

Meskipun Masud Abjan telah memberikan keterangan atau klarifikasi, namun Panwaslu Kota Ternate akan mengkaji dan menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari pihak yang lain.

“ Hasil klarifikasi yang bersangkutan akan kami sandingkan dengan keterangan-keterangan yang ada dilapangan supaya waktu proses penanganan pelanggaran ini harus betul-betul sesuai dengan mekanismenya, jangan sampai kita hanya memintai keterangan salah satu pihak dan tidak meminta keterangan dari pihak lain,” tandas Rusli.

Rusli menegaskan, pihaknya tetap menindak lanjuti setiap temuan atau laporan. Apalagi ini bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah di atur sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 Tentang Kedispilinan PNS, edaran Kementerian PANRB dan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang kode etik ASN, tutupnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini