Empat Kali Pemkot Tidore Raih WTP Dari BPK RI

/ Kamis, 24 Mei 2018 / 23.18
Penyerahan LPH oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto kepada Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen .Kamis 24/5
TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hadir dalam penerimaan penghargaan tertinggi Laporan Keuangan Tahun 2017. Kamis (24/5/2018), yang dipusatkan di Aauditorium BPK RI Perwakilan Malut masing-masing adalah Pemerintah  Kota Tidore Kepulauan,  Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kabupaten Halmahera Utara (Halut, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Pulau Morotai.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2017, diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Malut, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati, sebagai bahan  pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran masing-masing Pemerintah Daerah.  
Pada kesempatan yang sama, LHP juga diserahkan kepada Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen untuk dapat ditindaklanjuti rekomendasinya oleh Pemerintah Daerah. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh auditor keuangan VI BPK, Dori Santosa.

Kepala BPK RI Perwakilan Malut, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang di dasari pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern, ujarnya Suliyanto dalam sambutannya.

Sementara Auditor keuangan negara VI BPK, Dori Santosa dalam sambutan penyerahan menyampaikan, hasil pemeriksaan atas LKPD kebupaten dan kota tahun anggaran 2017 di wilayah provinsi Maluku Utara, menunjukan adanya peningkatan opini.  Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 7 pemerintahan daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dan tiga pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Lanjutnya, pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yakni, Kota Tidore Kepulauan,  Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai.

Sedangkan Pemerintah Daerah dengan opini WDP yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu, ungkapnya.

Usai menerima LHP, Wakil Walikota Muhammad Sinen saat di wawancarai, ungkapan ucapan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama jajarannya atas kerja keras sehingga kembali WTP diraih oleh Kota Tidore Kepulauan.

“ Semoga kedepan WTP dapat terus dipertahankan serta tetap menjaga Pemerintahan yang bersih, taat aturan dan tidak boleh keluar dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tukas Muhammad Sinen.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ir. H. M. Thamrin Fabanyo, Asisten Sekda Bidang Administrasi, Dra. Hj. Kartini Elake, M.Si, bersama sejumlah SKPD terkait. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini