Penyidik Periksa 13 Saksi, Skandal Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor

/ Jumat, 25 Mei 2018 / 20.46

Kasi Pinkum Kejati Malut : Apris R. Lingua
TERNATE – Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3PTK) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, kembali menghadirkan saksi dari Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Maluku Utara.

Pemanggilan empat (4) utusan UPTD Samsat di Kejati Malut. Hal itu mengenai adanya skandal dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana temuan dari Inspektorat Provinsi Malut tahun anggaran 2017.

Sementara empat utusan UPTD Samsat yang dipanggil masing-masing adalah UPTD Samsat Ternate, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Utara (Halut), UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan  UPTD Samsat Kepulauan Sula (Kepsul).

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R. Ligua menyatakan,  saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang merupakan keterwakilan dari  empat samsat yang bermasalah.

"Prosesnya tetap jalan terus mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah selesai," terang Lingua, saat dikonfirmasi media ini kantornya. Jumat (25/5/2018) siang tadi.

Apris menyebut, kasus yang dilaporkan inspektorat dalam waktu singkat sudah dapat terselesaikan. Pasalnya, beberapa berkas kasus sudah diserahkan ke  Pidana Khusus (Pidsus).

“Kalau sudah dilimpahkan begitu, itu artinya proses penanganan kasus ini sudah tidak lama akan selesai," ujarnya.

Dari empat UPTD Samsat yang menjadi temuan Inspektorat meliputi :  UPTD Samsat Kota Ternate, terdapat penerimaan pajak tahun 2017 yang belum disetor ke kas Daerah sebesar Rp.1.850.981.468,-, dan terdapat penerimaan bulan Januari oleh bendahara lama yang tidak disetor ke kas Daerah senilai Rp.223.203.678,- serta penggunaan langsung atas pendapatan dari dealer senilai sebesar Rp.134.826.640,-.

Sementara UPTD Samsat Halbar, pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2017 yang terhitung sejak Januari  hingga Juni terhadap Notice Pajak yang dicetak antara lembar ke tiga dan empat terdapat selisih antara pendapatan yang sebenarnya yang diperoleh senilai Rp.524.016.130 atau pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah senilai 15.13 persen.

Sedangkan, UPTD Samsat Kepsul, terdapat notice pajak yang hilang sebanyak 751 rangkap. Bahkan, terdapat penetapan pajak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.31.570.525 dengan modus operandi perbedaan angka penetapan, Nama Wajib Pajak jenis kendaraan dengan nomor polisi dan tidak terdapat penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.711.911.421,-, serta pembayaran pajak yang berplat nomor luar dari Kepsul sebanyak 142 dengan nilai pajak sebesar Rp.73.985423 tidak setorkan.

Khusus UPTD Samsat Halut dengan jenis temuan pengurusan pajak kendaraan baru oleh dealer yang tidak tercatat sebagai penerimaan. Bahkan masalah ini tidak dapat dijelaskan oleh UPTD Halut senilai Rp.1.015.852425,-. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini