Pergub Belum Ditandatangani, Abner Nones : Plt Gubernur Malut Sengaja Memperlambat

/ Kamis, 03 Mei 2018 / 17.17
Abner Nones, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara
SOFIFI –  Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara Abner Nones, menilai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara Ir. Muhammad Natsir Thaib sengaja memperlambat penandatangan Perubahan kedua atas peraturan gubernur (Pergub) Nomor  3 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)  Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2018.

“ Saya sangat sesalkan sikap Plt Gubernur Maluku Utara, alasan apa mengulur-ngulur waktu untuk tidak menandatangani perubahan kedua Pergub Nomor 3 Tahun 2018. Berarti beliau tidak menginginkan tata kelola keuangan di Pemprov Maluku Utara berjalan lancar, seharusnya seorang Pelaksana tugas harus sadar jabatannya sudah tidak lama lagi,” tukas Abner Nones melalui pesan singkat via WhatsApp. Kamis (3/5).

Masih kata Abner, jika Plt Gubernur Maluku Utara bersikeras tidak menandatangani perubahan Pergub tersebut, bagamana mungkin Pemerintah Daerah melunasi utang yang belum dibayarakan. Akibat dari tidak tandatanganinya Pergub perubahan kedua ini, maka tanpa sadar memperlambat sejumlah program pembangunan daerah.

“ Plt Gubernur jangan menghambat program kerja SKPD, sebab masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, apabila sikap Plt seperti ini, itu menandakan pemimpin yang tidak memperdulikan kesejatheraan rakyat Maluku Utara,” cecar Politisi PKPI dapil II Halut-Morotai.

Abner menyebut,  Plt Gubernur Maluku Utara sengaja memperlambat penandatanganan perubahan pergub. Ataukah ada kepentingan lain, sehingga apa saja bisa dilakukan. Mestinya Plt Gubernur harus sadar sekarang sudah masuk triwulan II tahun 2018, dan itu semua anggaran harus berjalan. 

“ Seharusnya Plt Gubernur harus bersikap profesional selaku kepala daerah untuk menjalankan tugasnya, untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah yang saat ini belum dituntaskan gubernur defenitif, banyak utang pihak ketiga harusnya dibayar tahun ini. Malah pergub belum ditandatangani bagaimana mungkinan program dinas bisa jalan, kalau regulasinya saja tidak di teken oleh kepala daerah,” pungkas Abner (Tim)

Komentar Anda

Berita Terkini