Ribuan Masyarakat Halsel Hadiri Kampanye Terbuka Paslon AGK-YA

/ Senin, 07 Mei 2018 / 20.47
Tim Pemenangan AGK-YA
HALSEL- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) KH. Abdul Ghani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA). Minggu, (6/5/2018) sore kemarin, melakukan kampanye umum terbuka di Desa Mandaong, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Dalam kampanye itu, ribuan masyarakat memadati lapangan Mandaong.

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Tio dalam pidato politiknya menghimbau kepada seluruh warga Halsel terutama para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa laporan yang di terimanya, panwas melarang untuk PNS hadir para kampanye pada sore hari ini.

“ Kepada panwas saya ingin sampaikan PNS itu dilarang tidak boleh memakai atribut partai atau tidak bisa memakai fasilitas negara dan tidak boleh mengerakan tubuh maupun mengangkat tanggan mendukung pasangan tertentu,” tuturnya.

Tapi PNS wajib hukumnya hadir dalam kampanye ini, karena tidak ada UU yang melarang PNS hadir dalam kampanye.

  Bapak ibu basaudara samua terutama panwas Halmahera Selatan,  PDI Perjaungan kerja tidak buta-buta, kita pelajari dari semua UU tidak pernah ada kata PNS hadir dalam kampanye seperti ini,” pungkasnya.

Mantan anggota Bawaslu RI menyatakan, jadi kita tahu persis bagaimana cara, bagaimana aturan yang mengatur terkait dengan persoalan kampanye.

 “ Bapak Ibu basaudara samua terutama pihak panwas saya mohon kerja yang objektif, tidak boleh intimidasi PNS, sekali lagi saya sampaikan PNS tidak boleh terjun ke politik praktis, tapi PNS sebagai warga negara juga punya hak untuk memilih pemimpin  di Provinsi Maluku Utara,” paparnya.

Tio juga menyampaikan, ada beberapa pasangan yang ada di sana datang ke Halsel mereka menjanjikan pemekaran. “ Saya perlu sampaikan bahwa pemekaran itu bukan wilayah provinsi, karena provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi tidak punya wilayah yang punya wilayah adalah kabupaten/Kota yang mengusulkan pemekaran adalah Kabupaten dan Kota, bukan provinsi ini aturan jelas,” cecarnya.

Lanjut dia, bapak ibu basaudara samua, saya dan kawan-kawan tidak mau lagi masyarakat ini di bohongi dengan cara seperti itu, namun pemekaran ini belum bisa dilanjutkan sebab kondisi keuangan negara belum stabil, karena pemekaran daerah itu di biayai melaui APBN.
“ Jadi tidak semudah apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka janjikan di Kabupaten Halsel. Tapi hari ini kita hadir diatas tanah sebela, kita bukan janji belaka, namun kita konsepkan dalam sebuah konsep dan kita sudah serahkan kepada gubernur provinsi Malut tadi ” ungkapnya.

“ Ini merupakan sebuah janji yang akan ditindak lanjuti kepada presiden RI, kita tidak main-main dengan pemekaran seperti pasangan lain yang janji sana sini tidak pernah,” ujarnya.

Ali Ibrahim dalam pidato politik menyampaikan, informasi di himpunnya Kota Tidore ada pasangan lain menyatakan mereka bungkus atau menang di Kota Tidore Kepulauan. Namun diatas di tanah Sabela hari ini. Perlu diketahui hadir dua tokoh dari Tidore Kepulauan yaitu Wakil Walikota Tidore Kepulauan dan saya selaku Walikota Tidore Kepulauan sendiri kami berjanji di depan masyarakat Halsel berkomitmen memenangkan AGK Ya di Tidore.

“ Pemimpin daerah ini yang pertama harus bersih, bebas dari korupsi, bapak ibu basudara samua tidak ada sedikit pun tergores nama ustadz Ghani Kasuba dalam kasus korupsi. Bahkan salah satu kepala daerah yang berani mengundang KPK datang di Provinsi Malut adalah AGK. Ini bertanda bahwa gubernur yang kita dukung ini adalah gubernur paling bersih di Provinsi Malut, bahkan di Republik Indonesia. Tapi yang lain KPK yang panpgil ‘ pa dorang’  dan ini kita semua sudah tahu AGK tidak pernah terkait dengan penyalahgunaan bansos tidak pernah. Semua ini tahu 4 pasangan yang bertarung di tahun 2018 ini,” tutupnya. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini