UPTB Samsat Teken MoU Dengan Kejari Tidore

/ Senin, 14 Mei 2018 / 21.40
Kejari Tidore  Yudhi bersama Mahrani Andili saat menandatangani MoU, Senin (14/5) 

TIDORE - Banyaknya masyarakat serta instansi pemerintah yang menunggak pembayaran pajak selaku pengguna kendaraan membuat pihak Unit pelayanan Teknis Badan (UPTB) Samsat Tidore Kepulauan melaksanakan kerjasama dalam bentuk Momerandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan  Negeri (Kejari) kota Tidore Kepulauan. Pada Senin (14/5/2018).

Menurut Kepala UPTB Samsat Kota Tidore Kepulauan MH. Mahrani Andili, tujuan atas kerjasama tersebut tidak lain hanya untuk menertibkan para penunggak yang dinilai bandel dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga bagi penunggak tersebut nantinya akan ditangani oleh pihak Kejari Tidore.

“Kerjasama ini hanya mengatasi soal tunggakan pajak kendaraan, sehingga tekhnisnya apabila ada masyarakat yang wajib pajak, namun masih membandel alias tidak taat membayar pajak maka akan kita rekomendasikan ke Kejari untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Mahrani mengaku bahwa langkah penertiban atas tunggakan pajak tersebut, nantinya akan diberlakukan di semua kalangan khusunya pengguna kendaraan baik itu masyarakat, pengusaha (kontraktor) maupaun Pemkot Tidore Kepulauan itu sendiri.

“Kali ini pembayarannya sudah langsung melalui Bank, sehingga bagi pengendara yang ingin melunasi tunggakannya sudah bisa langsung dilakukan pembayaran ke Bank,” tukasnya.

Dengan Begitu, Mahrani menyampaikan saat ini di Kota Tidore Kepulauan sendiri dalam hal pembayaran pajak sudah terbilang sedikit membaik, walaupun belum sepenuhnya menyadari akan wajib pajak.

“Jadi bagi pengguna kendaraan yang menunggak pajak itu nanti akan kita identifikasi namanya untuk diketahui alamatnya, baru diserahkan ke Kejari guna ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu pula, Kepala Kejari Tidore Yudhi, Dia menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan kewenangan bidang Perdata dan tata negara, sehingga pihaknya siap mendampingi Samsat Tidore mulai dari penagihan sampai masuk di pengadilan. Namun yang menjadi tujuan utamanya adalah terealisasinya pengembalian uang negara melalui pajak.

“Soal sanksi sampai sekarang memang belum ada, namun bagi yang menunggak kami akan lakukan verifikasi berkas sehingga samsat tidak lagi menebitkan STNK yang dobol, karena kebanyakan masyarakat yang telah ditilang bisa saja beralasan bahwa STNK mereka sudah hilang,” tegasnya. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini