Aliansi Anak Negeri Siap Kawal DPT Kota Ternate

/ Minggu, 10 Juni 2018 / 22.41
Ketua Aliansi Anak Negeri, Akmal Iskandar Alam

TERNATE - Aliansi Anak Negeri melihat permintaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate meminta pleno ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU karena ada 10 ribu warga yang belum terdaftar merupakan sebuah kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu dan sudah melanggar tugas mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Ketua Aliansi Anak Negeri, Akmal Iskandar Alam,  Dinas Dukcapil Kota Ternate tidak perlu ikut campur terkait masalah DPT Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Pilgub Malut) 2018. Karena terkait masalah DPT, KPU sendiri sudah membuka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan disampaikan melalui media massa agar warga yang tidak masuk sebagai pemilih untuk melapor.

"Tugas Disdukcapil hanya membantu KPU menyediakan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu). Hal itu sudah ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam masalah ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kalau melakukan pleno ulang dan memakai data Dukcapil perlu dicuragai ada apa ini, terlebih ini hanya Kota Ternate saja," kata Akmal dalam rilisnya, Minggu (10/6/2018).

Dia mengatakan pleno ulang sendiri hanya bisa dilakukan atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang sudah mendapatkan temuan di lapangan dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Pusat, bukan dari rekomendasi dari Disdukcapil yang melapor langsung ke KPU dan Bawaslu Pusat.

"Permasalahan warga Kota Ternate belum terdata sebagai pemilih ranahnya sudah masuk dalam penyelenggara Pemilu. Siapapun di luar penyelenggara Pemilu diharapkan tidak mencampuri, kalau mencampuri akan berdampak pada tahapan Pemilu," ujarnya.

Dia menjelaskan kekeuhnya Didukcapil meminta pleno ulang DPT tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pihaknya, sambung Akmal, punya bukti adanya penggunaan KTP palsu yang jumlahnya cukup banyak untuk dimasukkan dalam DPT.

"Kami punya bukti adanya indikasi-indikasi pemalsuan KTP dan ingin dimasukkan dalam DPT. Kami melihat hal ini dilakukan untuk memenangkan salah satu paslon dengan cara curang," ungkapnya.

Akmal mengungkapkan data coklit yang sudah diplenokan menjadi DPT dari kelurahan hingga provinsi merupakan data sah. Alasannya, jumlah pemilih sudah diperiksa langsung petugas PPS dari rumah ke rumah.

"Kami meminta di luar penyelenggara jangan memaksakan kehendak menambah jumlah jiwa pilih, karena menurut kami data yang dimasukkan bisa jadi data fiktif," imbuhnya.

Dia pun menegaskan Aliansi Anak Negeri mengawal KPU yang sedang bekerja untuk memasukkan nama-nama warga yang belum terdata dalam DPT. "Aliansi Anak Negeri terus mengawal KPU dalam masalah DPT Kota Ternate ini," jelasnya.

Sementara, Politisi Senior PDI Perjuangan, Ikram Harris menjelaskan mendukung langkah Aliansi Anak Negeri yang berencana mengawal masalah DPT di Kota Ternate. Permintaan pleno ulang untuk menambah DPT hanya Kota Ternate sangatlah aneh, karena permasalahan ini bisa terjadi di kabupaten/kota lainnya.

"Kalau melakukan pleno ulang kenapa hanya Kota Ternate saja. Disdukcapil kabupaten/kota lainnya juga tidak seagresif Didukcapil Kota Ternate," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Malut ini menyampaikan hasil penjelasan KPU yang sudah melakukan pengecekan, banyak sekali jumlah data pemilih yang diklaim Disdukcapil belum masuk ternyata sudah ada di DPT. Hanya sebagian kecil saja pemilih yang sudah melakukan perekaman e-KTP belum masuk DPT.

"Ada apa ini dengan Dukcapil Kota Ternate? KPU yang sudah melakukan pengecekan data saja banyak menemukan pemilih yang sudah merekam e-KTP masuk DPT," jelasnya.

Lebih jauh, dia pun berharap kepada Disdukcapil Kota Ternate untuk bisa lebih percaya kepada KPU terkait masalah DPT, bukan malah membuat gaduh dan mengganggu jalannya Pilgub Malut 2018.

"Saya sangat yakin KPU sudah bekerja dengan profesional dan akubtabel. Jadi kita percayakan saja kepada KPU dan mendukungnya," tutupnya (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini