Dinas Dukcapil Hanya Pemberi Data, Bukan Pengesah DPT

/ Jumat, 08 Juni 2018 / 10.16
Ikram Haris AR, Politisi Senior PDI Perjuangan Maluku Utara

TERNATE - Politisi Senior PDI Perjuangan, Ikram Haris mempertanyakan sikap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ternate yang langsung mengadukan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Bawaslu dan KPU Pusat tanpa ada koordinasi dengan KPU Kota Ternate.

Menurut dia, sikap Disdukcapil yang terlalu cepat melaporkan persoalan DPT ke tingkat pusat terkesan sebagai pihak yang paling benar soal jumlah pemilih. Padahal, arahan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tegas mengatakan soal daftar pemilih semuanya berada di tangan KPU.

"Pak Zudan Arif (Dirjen Dukcapil Kemendagri) menegaskan KPU haris menentukan, karena yang menentukan sebagai pemilih bukan Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil hanya berperan sebagai pemberi data agar tidak terjadi pemilih ganda," kata Ikram, Kamis (7/6/2018).

Dia menjelaskan alasan Dinas Dukcapil Kota Ternate yang terpaksa mengadukan ke Bawaslu dan KPU Pusat karena sudah berulang kali rapat tidak pernah direspon KPU Kota Ternate, tidak bisa dibenarkan. Seharusnya Dinas Dukcapil dan KPU Kota Ternate duduk bersama menyelesaikan masalah ini, karena jumlah pemilih tambahan  hasil perekaman e-KTP jumlahnya sangat besar sekira 10 ribu orang.

"Terkait 10 ribu lebih warga sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum masuk DPT datanya kan harus disandingkan antara Dinas Dukcapil dengan KPU Kota Ternate. Tambahan jumlah pemilih ini sangat besar dan bisa menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilgub Malut," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) ini menyampaikan hasil penjelasan KPU yang sudah melakukan pengecekan, banyak sekali jumlah data pemilih yang diklaim Dukcapil belum masuk ternyata sudah ada di DPT. Hanya sebagian kecil saja pemilih yang sudah melakukan perekaman e-KTP belum masuk DPT.

"Ada apa ini dengan Dukcapil Kota Ternate? KPU yang sudah melakukan pengecekan data saja banyak menemukan pemilih yang sudah merekam e-KTP masuk DPT," jelasnya.

Ikram pun menyambut baik dengan apa yang dilakukan KPU Kota Ternate dan KPU Provinsi Malut yang memasang edaran melalui media massa bagi warga yang belum masuk DPT untuk melapor ke KPPS setempat atau KPU. Cara yang dilakukan KPU seharusnya diikuti Dukcapil, bukan malah mengadu ke KPU dan Bawaslu Pusat.

"Langkah KPU dengan memasang edara di media massa sudah sangat baik dan sebagai problem solving," imbuhnya.

Lebih jauh, dia pun berharap kepada Dinas Dukcapil Kota Ternate untuk bisa lebih percaya kepada KPU terkait masalah DPT, bukan malah membuat gaduh dan mengganggu jalannya Pilgub Malut 2018.

"Saya sangat yakin KPU sudah bekerja dengan profesional dan akubtabel. Jadi kita percayakan saja kepada KPU dan mendukungnya," tutupnya. (ric)
Komentar Anda

Berita Terkini