DPRD Bersama Pemkot Ternate Bahas LPJP APBD 2017

/ Selasa, 26 Juni 2018 / 00.39
Rapat Musyawarah DPRD Bersama Pemkot Ternate. Senin (25/6)
TERNATE- Dewan perwailan rakyat daerah (DPRD) Kota Ternate mengelar rapat badan musyawarah terkait penetapan jadwal pembahasan, pengesahan dan pembentukan LPP APBD 2017  dan pembentukan pansus penyempurnaan tatib DPRD Kota Ternate yang dilaksanakan di ruang Graha ici DPRD Kota Ternate. Senin (25/6/2018)

Rapat Tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa yang didampingi wakil ketua I Muhbin A. Wahid dan Wakil ketua II Iqbal Ruray yang di hadiri 17 anggota DPRD Kota Ternate, Walikota Ternate, Burhan Abdurahman, Wakil Walikota Ternate, Abdullah Taher, Ketua pengadilan Negeri Ternate beserta Forkompinda.

Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa mengatakan penyampaian LPP APBD tahun anggaran 2017 ini merupakan sebuah pertangung jawaban pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi raker di daerah. Hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan nerca terutama pasal 31 ayat 1, jo pasal 320 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.   

“laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca,laporan arus khas, dan catatan keuangan yang dilampiri dengan laporan ikhtiar realisasi kinerja serta laporan keuangan BUMD/ milik perusahaan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)”. Urai Merlisa

Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman menyampaikan, berdasarkan struktur ekonomi yang ditunjukan angka produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun 2016. Perkiraan ADHB tahun 2017 ADHB naik senilai Rp. 8.687.975,5 juta, sedangkan di tahun 2016 senilai 7.877.219,5 juta.

“ PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2017 menunjukan peningkatan dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2016. Di tahun 2016 tercatat PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Rp. 5.785.434,4 juta, sedangkan di tahun 2017 naik menjadi Rp. 6.224.454,8 juta atau sekita 7,6 persen,” jelas haji Bur sapaan akbrabnya.

Dikatakannya, sektor yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kota Ternate adalah prodiktifitas tinggi dari sektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar, sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan perkapita. Berdasarkan angka perkiraan tersebut, pendapatan perkapita Kota Ternate tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 38.940.149 pertahun. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan pendapatan perkapitan tahun 2016 hanya mencapai Rp. 36.129.394 per tahunnya dan menerima pendapatan senilai Rp. 38.940.149 pada tahun 2017.    

“ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 218.028 jiwa, meningkat menjadi 223.111 pada tahun 2017. Banyaknya jumlah penduduk tidak menekan nilai pendapatan perkapita, justru membuat pendapatan perkapita tetap mampu tumbuh sebagai refleksi tingkat pendapatan penduduk Kota Ternate,” urainya. 

Selain itu, menurut Haji Bur, aspek keuangan dan realisasi program atau kegiatan dalam rangka memperkuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih cukup baik. Hal itu terlihat dari proporsi dipertahankannya opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD Pemkot Ternate tahun 2017.

“ Menjaga kelangsungan pembangunan daerah adalah faktor yang sangat penting, salah satunya tersedianya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai. Misalnya pajak hotel, pajak restauran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan, BPHTB, dan PBB,” ujarnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini