KIPP Malut : Pilgub Tahun Ini Merupakan Pilgub Terbaik Sepanjang Sejarah

/ Sabtu, 30 Juni 2018 / 01.05
Ketua KIPP Malut, Nurdin I. Muhammad ( Sebelah Kanan), Sekertaris KIIP Malut, Iwan Seber (Tengah) dan Pokja Penca Wajan, M. Thahrim Imam (Sebelah Kiri). Jumat (29/6)

TERNATE –Komisi independent pemantau pemilu (KIPP) Maluku Utara melakukan konferensi pers terkait hasil pemantauan pemunggutan dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, yang di selengarakan di Hotel Bolevard Ternate. Jumat (29/6/2018)

Konferensi pers tersebut di hadiri langsun Ketua KIPP Malut, Nurdin I. Muhammad, di dampinggi Sekertaris KIIP Malut, Iwan Seber dan Pokja Penca Wajan, M. Thahrim Imam.

Ketua KIPP Malut, Nurdin I Muhammad Menyampaikan, personil kami telah menyebar kurang lebih ke semua Kabupaten/Kota di seluruh Maluku Utara.

“pemilihan Gubernur Maluku Utara kali ini merupakan pemilihan Gubernur yang tersukses menurut hasil pemantauan di sepuluh Kabupaten/Kota di Malut karena bisa dilaksanakan dengan tingkat partisipasi di atas 70℅ walaupun ada temuan-temuan tetapi segera di perbaiki oleh KPU sebagai penyelenggara”. Ucap Nurdin

Lanjutnya, penemuan tersebut terkait partisipasi pemilih penggunaan KTP - e berdasarkan edaran KPU RI Nomor 574 Tahun 2018 tentang pengunaan formulir C6 dalam pilkada, temuan kami ada banyak sekali masyarakat tidak dapat mengunakan hak pilihnya karena surat edaran ini belum tersampaikan sampai di penyelenggara tingkat terbawah terutama di KPPS.

“maka, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena panitia penyelenggara di level terbawah kurang profesional. Mengapa tidak profesional? Karena mereka menolak menerima Fom C6 sebab pemilih tidak membawah KTP-e”. Bebernya

Contohnya, kasus di Kabupaten Halmahera Barat maupun di Kota Tidore Kepulauan banyak menolak pemilih karena tidak punya KTP-e,  padahal edaran 574 itu sangat memungkinkan, yang penting pemilih itu masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sudah cukup tanpa KTP-e pun bisa menyalurkan hak pilihnya.

“hal ini bisa jadi akibat sosialisasi yang rendah atau lemah dari pihak KPU selaku penyelenggara ”.Ucap Nurdin

Lanjutnya. temuan berikutnya di Halbar ada kotak suara yang di amankan di rumah kepala desa, kalau ketentuannya tidak bisa kotak suara di amankan di rumah warga, yang ada itu harus di amankan di kantor desa bukan di rumah kepala desa atau aparatur desa.

“Tetapi kami langsun meminta panwas menindak lanjuti untuk segera di pindahkan seluruh kotak suara ke kantor desa”. jelasnya

Terkait, Temuan lainnya tidak terlalu signifikan sifat-sifatnya cuman administratif misalnya panitia membuka TPS dengan waktu yang terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

“Sehingga, Pilkada Maluku Utara ini bisa dikatakan sangat minim pelanggaran dan ini adalah pemilu Gubernur terbaik di Maluku Utara sepanjang sejarah Pemilihan Gubernur Maluku Utara. Tutur Nurdin (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini