Tahun Ini, Pegawai Honorer Terancam Gigit Jari

/ Selasa, 05 Juni 2018 / 20.40
Asisten II Bidang Administrasi Hj.Kartini Elake


TIDORE- Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera di cairkan di awal bulan Juni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun sayangnya, pegawai yang masih berstatus honorer  tak termasuk sebagai penerima THR karena bukan PNS.
Hal serupa berlaku pula pada honorer di lingkup pemerintah Daerah Kota tidore kepulauan sebab Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hanya berlaku untuk pegawaiyang berstatus PNS, sementara yang honorer tidak diberikan karena tidak dianggarkan. Hanya saja persoalan pemberian THR itu di kembalikan kepada kebijakan pimpinan SKPD masing-masing.

"THR untuk honorer itu menjadi kebijakan dari masing-masing pimpinan SKPD tempat dimana yang bersangkutan bekerja saja. Untuk pemerintah Daerah sendiri tidak ada anggaran THR untuk honorer," Jelas Asisten II bidang Administrasi Hj.Kartini Elake saat ditemui sejumlah wartawan di ruang bagian Umum kantor walikota tidore. Selasa (5/6/2018)

Lanjut Hj. Kartini, Sebagimana di sampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini bahwa sebagian pegawai honorer akan mendapatkan THR seperti halnya PNS, Sesuai Pasal 63 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan mentri dalam negeri Nomor 13 Tahun2006.
“Meski demikian Pemerintah provinsi dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada pegawai sipil negeri daerah (PNSD) termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD”.Ungkapnya

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan bahwa negara tak bisa memberi THR dan gaji ke-13 kepada pegawai honorer karena terganjal Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara yang menjelaskan THR dan gaji ke-13 hanya diberikan kepada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja."Dalam Undang-Undang ASN itu saya enggak boleh lari. Dalam UU ASN itu hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tutupnya (Dar)
Komentar Anda

Berita Terkini