Sudah Dilaporkan, Masih Banyak Atribut Kampanye Di Tempat Terlarang

/ Selasa, 05 Juni 2018 / 01.20
Kuasa Hukum AGK-YA, Fadhly S. Tuanane

TERNATE - Aliansi Anak Negeri Maluku Utara (Malut) mempertanyakan sikap Panwaslu Kota Ternate yang belum bertindak mencopot atribut salah satu pasangan calon (paslon) yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan berkampanye.

Ketua Aliansi Anak Negeri Malut, Akmal Iskandar Alam mengatakan pihaknya pernah melaporkan ke Panwaslu Kota Ternate terkait pemasangan atribut kampanye salah satu paslon dipasang di tempat yang dilarang. Kemudian pihaknya pun ditemukan dengan Panwaslu, KPU, Kesbangpol, Dinas Tata Kota, Satpol PP dan Polres Kota Ternate yang akhirnya menyepakati untuk menurunkan semua atribut kampanye di tempat-tempat yang dilarang.

"Namun sampai saat ini atribut kampanye yang sebagian besar berupa baliho belum dibersihkan oleh pihak terkait. Padahal sudah jelas dalam UU Pilkada melarang beberapa lokasi untuk dipasang alat peraga kampanye seperti rumah ibadah, kantor pemerintahan dan lainnya," ujar Akmal, Senin (4/6/2018).

Dia menjelaskan saat laporan ke Panwaslu beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah melampirkan bukti-bukti pelanggaran pemasangan atribut kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan dalam bentuk foto. Surat laporan tersebut, kata dia, berbarengan dengan surat penolakan Aliansi Anak Negeri Malut tentang perencanaan pembongkaran posko AGK-YA dikawasan Benteng Orange, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Kota Ternate bernomor 005/AAN-MUI/IV/2018.

"Kalau masalah posko AGK-YA di Benteng Orange sudah selesai dan tidak dibongkar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Ternate. Namun laporan kami soal atribut kampanye di tempat yang dilarang UU belum juga ditindaklanjuti," jelansya.

Akmal pun berharap kepada pihak terkait yang pernah duduk bersama dan menjanjikan Aliansi Anak Negeri untuk segera mencopot atribut kampanye yang dipasang tidak sesuai tempatnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Pilgub Malut yang bersih, sehat, jujur dan adil kepada seluruh paslon.

"Aliansi sangat berharap janji yang sudah diberikan ke kami untuk segera dilaksanakan oleh Panawaslu dan dinas-dinas terkait di Kota Ternate," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum AGK-YA, Fadhly S. Tuanane menjelaskan pihaknya sudah bertemu dengan Aliansi Anak Negeri Malut untuk membantu mereka melakukan audensi kepada pihak-pihak terkait. Hal ini agar pihak terkait segera menurunkan atribut kampanye yang berada di tempat terlarang. 

"Kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Aliansi Anak Negeri. Kami akan membantu mereka untuk kembali bertemu dengan pihak-pihak yang berwenang dalam masalah ini," imbuhnya.

Saat ditanyakan kapan akan melapor ke Gakkumdu terkait video viral di media sosial yang menyudutkan AGK-YA, Fadhly mengaku Selasa 5 Juni besok baru akan melaporkan masalah ini ke Gakkumdu. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi.

"Video viral tersebut sudah melanggar UU ITE. Karena tidak pernah ada pembagian sembako mengatasnamakan AGK-YA dan Panwaslu Kota Ternate juga sudah menyatakan tidak ada indikasi
bagi-bagi sembako menggunakan stiker AGK-YA," tutupnya (Tim)

Komentar Anda

Berita Terkini