AGK-YA Beberkan Bukti Kecurangan Pemilu di Kepsul

/ Jumat, 06 Juli 2018 / 19.26
Tim kuasa hukum AGK-YA didampingi juru bicara AGK-YA Dino Umahuk saat konferensi pers, Jumat (6/7/2018)

TERNATE – Tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 3 KH. Abdul Ghani Kasuba-Ir. M. Al Yasin Ali (AGK-YA) menemukan sejumlah kecurangan pada tahapan pemungutan suara. Kecurangan tersebut didapat di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)  di 10 kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Kuasa Hukum AGK-YA Fahruddin Maloko didampingi Iskandar Yoisangaji, Muhammad Tabrani, dan Taufik Syahril.

Fahrudin menyatakan, pelanggaran terjadi di hampir seluruh TPS di Kepulauan Sula. Diantaranya pada Kecamatan Sanana, Mangoli Tengah, Mangoli Selatan, Mangoli Utara, Mangoli Barat, Sulabesi Tengah, Sanana Utara, Sulabesi Barat dan Mangoli Timur.

“Pelanggaran yang terjadi terkait dengan mekanisme cara pemungutan suara, semisalnya pada TPS 1 dan 2 Desa Wai Ina. Dimana petugas KKPS saat sedang mendatangi pemilih yang sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak membawa kotak suara, hanya menggunakan kertas kresek atau kantong plastik dan tangan terbuka,” beber Fahrudin Maloko saat melakukan konferensi pers di Kelurahan Akehuda, Ternate Utara, Maluku Utara, Jumat (6/7/2018).

Tak hanya itu, telah terjadi pembukaan kotak suara sebelum waktu penghitungan suara di TPS 2 Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara. Selanjutnya, ditemukan adanya penggunaan hak pilih oleh seorang yang sama yang terjadi di TPS 2 dan 3 Desa Wailau Kecamatan Sanana.

Ada pula selisih suara antara rekapan tingkat kecamatan melalui form DA.1 KWK dan Form C1 KWK.  Dimana selisih yang terjadi hingga sampai 27 suara di TPS 2 Desa Lek Sula, Kecamatan Mangoli Barat. 

Selanjutnya, pelanggaran lain misalnya terjadi di Desa Bajo TPS 2, Kecamatan Sanana Utara, dimana petugas KPPS meminta sejumlah pemilih untuk menandai kertas suara serta pelanggaran lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan sejumlah pelanggaran tersebut, maka jelas dan terang proses pelanggaran pada pemungutan suara telah terjadi. Itu berarti, pemungutan suara ulang sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 59 ayat 2 a, b, c, d dan e dapat dilakukan. 

“Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, petugas KPPS merusak lebih dari satu suara, lebih dari satu orang menggunakan hak pilih, dan lebih dari satu orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih kemudian memilih. Jni adalah pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukan PSU dan itu terjadi di Kepsul,” tandas Fahrudin.(cul)
Komentar Anda

Berita Terkini