Aliansi Anak Negeri Minta Usut Tuntas Pelanggaran Pilgub

/ Selasa, 17 Juli 2018 / 01.01
Ketua Aliansi Anak Negeri, Akmal Iskandar Alam Saat Melakukan Orasi didepan Kantor KPU Malut, Senin (16/7)
TERNATE- Aliansi anak negri kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi pemilihan umum (KPU) Maluku Utara terkait beberapa pelanggaran selama proses pemilihan umum (Pemilu) yang di anggap sengaja di biarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu.

Aksi yang di dominasi oleh kaum ibu-ibu sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi tersebut, pasalnya massa aksi geram (Marah) sebab ketua KPU Malut, Syahrani Sumadayo tak menemui masa aksi dan memberikan klarifikasi terkait tuntutan mereka.

Ketua Aliansi anak negeri, Akmal Iskandar Alam dalam orasi mengatakan KPU dan Bawaslu sengaja membiarkan pelangaran yang telah dilaporkan.

"Ada beberapa pelangaran yang terjadi yang telah dilaporkan yakni pelangaran yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai,Kepulauan Taliabu dan Kepulauan Sula".Ungkap Akmal

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ada beberapa desa di Kabupaten kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu yang melakukan pengelembungan suara yang dilakukan salah satu tim Paslon tetapi Bawaslu tidak menindak lanjuti laporan yang telah di sampaikan.

"Kami mempunyai data terkait pelanggaran yang terjadi di dua Kabupaten tersebut tetapi setelah di laporkan ke Bawaslu Malut sampai saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Malut"ucap Akmal

Selain itu, Menurut Akmal, Aliansi anak negeri meminta KPU dan Bawaslu untuk mengusut tuntas terkait SKCK dan KTP ganda yang di gunakan calon nomor 1 Ahmad Hidayat mus, dimana SKCK di urus berdasarkan domisili DKI. Jakarta otomatis DPT tidak masuk di Taliabu.

"Sehingga yang menjadi pertanyaannya by name by address, terus KPU yang menetapkan DPT tidak mengetahui dan membiarkan padahal KPU yang menetapkan seharusnya mereka telah mengetahui bahwa peserta tersebut tidak lagi masuk DPT karena domisili bukan lagi di Pulau Taliabu".jelasnya

Sambung Akmal, selain itu ada pelangaran pemilu yang terstruktur yang terjadi di Pulau Morotai yakni ada penekanan dari atas hingga ke pemerintah desa untuk memenangkan salah satu paslon.

Berangkat dari penjelasan yang telah di sampaikan,maka menurut Akmal Aliansi Anak negeri meminta KPU dan Bawaslu Malut untuk melakukan Pemilihan susulan (PSU) dan meminta untuk mengusut tuntas semua pelangaran yang telah di laporkan. "Jika tuntutan ini tak di hiraukan maka kami akan melakukan Aksi besar-besaran dan menduduki Kantor KPU maupun Bawaslu Malut. Tegasnya (Cul/RN)

Komentar Anda

Berita Terkini