Banyak Pelanggaran dan Kecurangan, AHM-Rivai Terancam Diskualifikasi

/ Jumat, 27 Juli 2018 / 01.30
Sidang Sangketa Pilkada Malut, Kamis  (26/7)

JAKARTA –  Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. Al Yasin Ali (AGK-YA), meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi paslon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) atas sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dari Pemilukada ke Pemilukada. Hal itu tertuang sebagaimana dalam pokok perkara pemohon (Tim Kuasa Hukum AGK-YA) yang disampaikan di dalam persidangan. Rabu (26/7/2018).

Menurut Tim Hukum AGK-YA, Wakil Kama, dalam pokok permohonan menyampaikan, paslon nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula dua periode setiap mengikuti konstestan Pilkada telah banyak melakukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan mulai Pemilukada Tahun 2005 dan 2010, dan itu telah terbukti dalam setiap putusan perkara Mahkamah Konstitusi.

Lanjut Kama, dalam rezim Pilkada Malut pada Tahun 2013. Paslon Ahmad Hidayat Mus juga telah memanipulasi dan merekayasa bukti suara B-1KWK, untuk dijadikan bukti pada sidang di Mahkamah bahwa seolah-olah AHM menang satu putaran. Padahal, terbukti pada pertimbangan Mahkamahitu tidak benar yang  terekam dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tegasnya.

Tak hanya itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Malut 2013, sangat jelas pertimbangan  Mahkamah karena AHM telah terbukti melakukan kecurangan luar biasa dengan manipulasi mandat saksi, tidak memberikan formulir form C1 kepada saksi, angka-angka rekapitulasi suara di isi mengunakan pensil serta melakukan tipex hasil angka perolehan suara, urainya.

Dari sejumlah catatan kecurangan diatas juga terjadi pada Pemilukada 2018. Menurut Wakil Kama, sejumlah kecurangan terjadi saat ini hampir mirip atau sama dengan kecurangan yang terjadi pada sebelumnya, namun itu  lebih di perhalus kecurangannya.

“ Kami pihak pemohon meminta mahkamah mendiskualifikasi paslon Ahmad Hidayat Mus, karena kecurangan ini sudah terjadi berulang-ulang dengan daerah yang sama dan kandidat yang sama pula,” tukas Wakil Kama di persidangan.

Lebih lanjut kama, mempaparkan bahwa Pilkada Malut Tahun 2018 juga terjadi sejumlah pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari sekali atau satu orang mencoblos berkali-kali, mengunakan undangan orang yang sudah meninggal dunia, dan orang yang sedang belajar diluar daerah.

“ Terjadi pengusiran terhadap saksi mandat di Kabupaten Pulau Taliabu, dan saksi mandat juga tidak diberikan form C1 serta adanya dugaan pemalsuan tandatangan saksi pasangan calon, namun kasus ini sudah dilaporkan kepada Kepolisian,” ujarnya.

Masifnya dari 8 Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu di seluruh TPS terdapat DPT Ganda sebanyak 7.237 pemilih ganda dalam DPT serta terdapat pemilih siluman sebanyak 2.778 yang bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu yang tersebar di seluruh TPS dengan mengunakan nomor Kartu Keluarga (KK) daerah lain bukan daerah setempat, bebernya.

Ironisnya dalam proses pengumutan suara saksi mandat diusir dan dipukuli. Bahkan, saksi mandat tidak diperbolehkan menyaksikan hasil perhitungan suara di TPS karena diancam. Akibat ancaman tersebut saksi mandat tidak berani melapor ke Panwascam, karena takut diusir dari kampong,” tutupnya. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini