Bawaslu Kembali Penuhi Panggilan Polda Malut

/ Kamis, 19 Juli 2018 / 21.40
Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan (gunakan pecih Hitam) dan Hj. Masita Nawawi Gani (kerudung merah) saat di Wawancarai Awak Media. Kamis (19/7)

TERNATE –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara kembali di panggil pihak kepolisian Polda Maluku Utara, Sebelumnya ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin yang di panggil Diteskrimum Polda Malut pada selasa (17/7) kemarin guna dimintai keterangan atau klarifikasi terkait dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan. Kali ini dua komisoner Bawaslu Malut, Hj. Masita Nawawi Gani dan Aslan Hasan serta bendahara Bawaslu Malut di panggil Direskrimsus Polda Malut terkait perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalagunaan dana anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Bawaslu Malut Tahun 2018.

Ketiganya di periksa sampai pukul 16;00 Wit di mulai dari pemeriksaan bendahara Bawaslu Malut pukul 10:00 Wit kemudian disusul komisioner Bawaslu Malut, Hj. Masita Nawawi Gani pada pukul 14:00 Wit dan dilanjutkan komisioner Bawaslu Malut Aslan Hasan pada pukul 15:00 Wit.

Usai pemeriksaan saat di temui awak media yang sengaja telah menunggunya dari tadi, Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan Menjelaskan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran SPPD Tahun 2018.

Materi pemeriksaan hanya seputaran itu yang di tanyakan yakni berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengolalaan anggaran di Bawaslu, kemudian kita jelaskan kalau anggaran kebijakan dan pengelolanya melekat di sekretariat, kemudian ditanyakan juga terkait perjalanan dinas yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu dan kita jelaskan perjalanan dinas kita itu semuanya bersumber dari undangan kalau ke Jakarta itu semua undangan Bawaslu RI.Jelasnya. Kamis (19/7/2018)

Lanjut Aslan, pertanyaan kemudian juga masuk materi soal nilai-nilai perjalanan dinas, kita jelaskan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan nilainya kita jelaskan keseluruhan. kemudian masuk lagi pada kegiatan-kegiatan kita jelaskan kegiatan Bawaslu dan pembiayaannya sekitar 10 sampai 15 pertanyaan.Urai Aslan

Menurut Aslan, terkait dasar pemanggalan Polda Malut, sejauh ini saya tidak tahu siapa yang melapor di dalam proses pemeriksaan itu tadi disebutkan ada informasi masyarakat.masyarakatnya siapa? apakah LSM, apakah masyarakat orang per orang kita tidak tahu tapi dalam proses pemeriksaan tadi disebutkan sumber informasinya dari masyarakat tetapi kalau di surat panggilan disitu tidak menyebutkan jadi kita tidak tahu siapa yang melapor dan siapa yang menginformasikan, Jelas Aslan sembari mempertanyakan terkait pemanggilan dirinya dan dua komisioner lainnya.

Sambungnya, terkait anggaran  memang harus di luruskan namun tahun anggaran masih berjalan kegiatan juga belum selesai belum ada audit. saya kira itu sesuatu yang mungkin nanti kita harapkan menjadi pertimbangan teman-teman penyidik karena biasanya kalau kasus-kasus korupsi dan saya juga sudah berulang kali dimintai keterangan sebagai ahli kasus korupsi biasanya bisa ditangani kalau sudah ada audit dari BPK,Beber Aslan

 Menurut Aslan komisioner hukum Bawaslu Malut, tidak semudah itu, ketika ada audit dan ada temuan ada mekanisme penyelesaiannya yang sifat administrasif kalau itu tidak dijalankan baru proses bisa pidananya.

tadi pemangilannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Tahun 2018, Anda semua tau sendiri Tahun 2018 ini kegiatannya belum selesai pileg maupun pilkadanya belum tuntas kemudian laporan keuangannya juga akhir tahun belum dibuat, audit internal juga belum ada, audit BPK juga belum oleh karena itu saya kira faktor-faktor itulah yang memang membuat kita merasa tidak ada masalah karena kita selama ini tidak pernah melakukan atau menerbitkan perjalanan dinas sendiri semua ada mekanismenya.Tuturnya (cul/RN)
Komentar Anda

Berita Terkini