Bawaslu Sarankan Partai Tidak Mencalonkan Mantan Napi Korupsi

/ Selasa, 03 Juli 2018 / 22.09
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin.

TERNATE – Partai Politik (Parpol) di sarankan untuk tidak mencalonkan mantan narapida terutama terkait dengan kasus korupsi pada proses pemilihan umum legislatif 2019 nanti. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam semangat pemberantasan korupsi termasuk upaya mendukung Pemilu yang melahirkan wakil rakyat yang bersih dan bebas dari koruptor.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/7/2018) di kantor Bawaslu Malut jalan Tugu Makugawene Ternate.

Akan tetapi, Muksin menyatakan, Bawaslu tetap menolak aturan yang melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif di Pemilu 2019, sebagaimana PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU tersebut, KPU melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon anggota legislatif. Karena dinilai larangan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bagi Muksin Amrin semangat KPU harus diapresiasi akan tetapi, semangat tersebut tidak boleh bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara Pemilu.

“Tugas Bawaslu salah satunya menjamin hak konstitusional setiap warga negara, sehingga sangat berbahaya jika penyelenggara pemilu melakukan pembatasan hak-hak konstitusional warga negara”, ungkap Muksin Amrin.

Untuk itu, Bawaslu Malut siap menerima gugatan sengketa caleg yang nantinya ditolak oleh KPU pada saat mendaftar sebagai caleg pemilu 2019 nanti.

“Pada dasarnya kita tetap menerima gugatan sengketa dari para caleg mantan terpidana koruptor jika ditolak oleh KPU”, ungkapnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini