Buka Kotak Suara, KPU Malut Tak Mau Menunjukkan Form C7 dan DPTb

/ Minggu, 29 Juli 2018 / 22.23
Fadli S. Tuanany, SH (Tim Hukum Paslon AGK-YA)

TERNATE -  Fadli S. Tuanany, selaku tim kuasa hukum  pasangan calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. Al Yasin Ali (AGK-YA), menilai pembukaan kotak suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut tidak menyentuh substansi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“ Pembukaan kotak suara Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Morotai maupun Halmahera Utara sesungguhnya tidak menyentuh substansi permohonan kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Fadli kepada wartawan media ini. Minggu (29/1/2018).

Menurut Fadli, pokok permohonan pemohon mempersoalkan tidak adanya sebagian besar form C7 di dalam kotak suara  yang merupakan bawaan dari tingkatan perhitungan di setiap TPS baik di Taliabu maupun di Sula.

“ Ini adalah pelanggaran administrasi Pemilu yang tidak boleh dianggap remeh sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018,” tuturnya.

Dengan begitu, kata Fadli, tim hukum AGK-YA nantinya akan meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk dibuka kembali dalam pembuktian nanti.

Tak hanya itu,  pihak Tim hukum AGK-YA juga mempertanyakan kenapa KPU tidak mau menunjukkan juga form C7 dan DPTb atau daftar pemilih tambahan di semua TPS namun hanya form C1 saja ada apa dengan KPU.

“ Bagi kami tidak masalah kita lihat saja nanti pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi,” tutupnya. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini