Diduga Langgar PKPU, AHM Dilaporkan Ke Bawaslu Malut

/ Selasa, 03 Juli 2018 / 20.41
Ketua FMM Malut, Abdullah Adam, saat menyerahkan laporan ke Bawaslu Malur, Selasa (3/7)

TERNATE – Forum Masyarakat Madani (FMM) Maluku Utara (Malut), melaporkan salah satu calon gubernur Malut, Ahmad Hidayat Mus (AHM) ke Bawaslu Malut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Pasalnya,   Cagub Malut ini saat melakukan pencoblosan mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat jalan Taman Radio Dalam/VII.No 39 Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Ketua FMM Malut, Abdullah Adam, menyatakan bahwa  pada tanggal 27 Juli 2018, saat pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut, telah terjadi pelanggaran pemilu yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8/2018. Di mana Cagub Malut  Ahmad Hidayat Mus dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang di keluarkan oleh Polda Metro Jaya menggunakan KTP domisili di Jakarta, dan bukan wilayah hukum Provinsi Malut.

“ Pencalonan AHM sebagai calon Gubernur Malut dengan menggunakan SKCK wilayah hukum Jakarta, Itu sebabnya, AHM tidak seharusnya terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Malut, namun faktanya AHM telah melakukan pencoblosan di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Apalagi hajatan ini bukan pemilihan umum, akan tetapi ini adalah pemilihan kepada Daerah,” ujar Abdullah.

 “ Saya sudah masukan laporan terkait pelanggaran administrasi ke Bawaslu Malut melalui Kasubag Hukum Antar Lembaga, karena dugaan kuat SKCK dan KTP milik AHM itu berdomisili Jakarta bukan di Malut,” tukas Adam.

Masih kata Abdullah, AHM di ketahui tidak berdomisili di kabupaten Pulau Taliabu, melainkan di Jakarta. Karenannya, pembuktian itu nanti dilihat dari SKCK yang di keluarkan dari Polda Metro Jaya, bukan Polda Malut. Jika betul, AHM terdaftar di DPT hak pilihnya berada di desa gela, dan KTP yang di keluarkan berdomisili di Jakarta. Maka pertanyaan kemudian apakah sudah masuk ke DPT apa tidak?. Kalau tidak terdaftar maka secara administrasi gugur dengan sendirinya atas pencalonannya sebagai kepala daerah.

“ Pencalonannya pasti gugur, karena alamat domisili AHM berada di Jakarta sesuai KTP nya. Apalagi ini Pilkada bukan Pemilu, sementara AHM berdomisili di Jakarta dan mencalonkan diri di Malut, saya rasa pencalonan yang bersangkutan  tidak sah,” terangnya.

Tak hanya itu,   Forum Masyarakat Madani telah memiliki saksi sebanyak 2 orang yang siap berbicara, karena kedua saksi itu melihat secara langsung  yang bersangkutan melakukan pencoblosan di TPS di desanya, dan bukan hanya itu, ada juga beberapa bukti foto.

“ Kami tidak persoalan soal 1 suaranya di tusuk, akan tetapi calon kepada daerah ini berdomisili di Jakarta dan mencalonkan diri di Maluku Utara, karena tidak sesuai dengan domisili beliau, setidaknya AHM sebelum mencalonkan diri sebagai kepada Daerah di Malut, setidaknya sudah memiliki domisili di Malut, bukan Jakarta,” tegasnya.

Salah satu persyaratan pencalonan kepada daerah memiliki SKCK, namun SKCK yang di miliki AHM malah dikeluarkan Polda Metro Jaya, bukan di Polda Maluku Utara. Padahal,  SKCK itu kan mengenai catatan kelakukan baik seseorang di mata hukum. Itu sebabnya,  apakah  yang dilakukan AHM telah melanggar PKPU Nomor 8/2018 poin 27, 28 dan 29.

Kasus ini, kata Abdullah,  pihaknya sudah memasukan laporan ke Bawaslu Malut.  “ Kami berharap Panwaslu kabupaten Pulau Taliabu harus menindaklanjuti kasus ini, karena sudah melanggar aturan dan harus digugurkan secara adminisitratif karena dari wilayah saja sudah berbeda,” paparnya.

Abdullah juga menyarankan rekan-rekan wartawan agar melakukan konfirmasi terkait SKCK  calon gubernur AHM di KPU Malut yang bertugas memverifikasi berkas paslon AHM-Rivai,” tutupnya. (Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini