DPRD Bentuk Tim Khusus Awasi Pembangunan Talud di Tobona

/ Kamis, 05 Juli 2018 / 17.40
Rapat Bersama Komisi III DPRD Kota Ternate,Dinas PUPR,Dinas BLH, dan Masyarakat Kelurahan Tobona Terkait Permasalahan Talud. Kamis (5/7)
TERNATE - Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)Kota Ternate mengelar rapat bersama terkait permaslahan Talud di Kelurahan Tobona. di ruang rapat Graha ici DPRD Kota Ternate.

Rapat tersebut di hadiri, Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), dinas badan lingkungan hidup (BLH) dan warga RT 08 kelurahan Tobona.

Usai rapat bersama, Ketua komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik menyampaikan, rapat yang di laksanakan merupakan rapat lanjutan komisi III dengan dinas PUPR, dinas lingkungan dan keterwakilan warga setempat.

"di rapat ini kita berharap sudah ada kajian teknis dari dinas PU terkait soal konstruksi bangunan talud di Kelurahan Tobona namun dinas PU sampai saat rapat tadi belum menjelaskan secara detail soal konstruksi bangunan itu, apakah secara tehnik berdampak terhadap lingkungan keselamatan masyarakat atau tidak?"beber Anas terkait penjelasan dinas PU. Kamis (5/7/2018)

Lanjutnya Anas, tadi dinas PU hanya menyampaikan secara lisan itu yang belum diyakini oleh komisi III jadi komisi III penting untuk meminta PU harus melakukan kajian betul-betul profesional.

"kalau konstruksi itu, maka harus dikaji soal apa kualitas batonnya, kualitas besinya, soal kedalaman galiannya. Itu yang tidak dijelaskan dinas PU secara profesional".tandasnya

Menurut Anas, karena dinas PU tidak mengkaji secara betul, maka rapat tadi melahirkan pembentukan tim kecil di internal DPR komisi III.

"kita akan menghitung ulang (mengkroscek) langsung ke lapangan karena tadi pihak pengambang tetap menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan itu sudah memenuhi standar sedangkan dinas PU menyatakan bahwa itu juga ada perubahan desain tetapi itu semua tidak bisa dibuktikan secara administrasi dan secara profesional," jelas Anas

Sambungnya, itu yang menjadi keraguan komisi III karena ini berdampak pada masyarakat. "ada kekhawatiran ketika kita mengubah struktur desainnya tiba-tiba terjadi bencana kira-kira siapa yang bertanggung jawab?,"tanya Anas

oleh karena itu, menurut Anas, penting harus ada pertanggung jawab secara administrasi yang akurat terutama soal teknis. Itu yang di sarankam komisi III DPRD Kota Ternate kepada dinas PUPR untuk meneliti secara lebih detail.

"Besok sore ada penelitian secara detail penggunaan besi dan lain-lain jadi misalkan desain di lapangan secara detail dan itu tidak memenuhi standar kita memastikan untuk harus di bongkar yang penting semua dapat dipertangung jawabkan secara hukum,"Tegasnya

Lanjutnya, hal ini perlu di lakukan karena secara sikologis masyarakat terganggu oleh karena itu komisi III fokus untuk sesegera menuntaskan semuanya.tutup Anas (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini