DPRD Minta Pemkab Bawa Halbar Keluar dari 'Daerah Tertinggal'

/ Jumat, 13 Juli 2018 / 22.11
Suasana paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Pemerintah Kbaupaten Halmahera Barat, Jumat (13/7/2018).

HALBAR - DPRD Halmahera Barat menggelar rapat Paripurna Istimewa ke-I masa persidangan II tahun 2018, Jumat (13/7/2018). Paripurna tersebut beragendakan Pemberian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Halbar Tahun 2017.

Penyampaian rekomendasi DPRD Halbar atas LKPJ Bupati itu dibacakan Anggota DPRD fraksi PDI P, Charles Richard. Rekomendasi tersebut membahas seputar dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dimana mencakup penilaian indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional yang berlaku.

Rekomendasi yang disampaikan dan menjadi catatan penting DPRD meliputi hukum dan pemerintahan. Diantaranya terkait Halbar yang masuk dalam kategori daerah tertinggal di Maluku Utara bersama lima daerah lainnya.

Untuk itu, Pemda diminta mengambil langkah-langkah terencana dan terukur dalam APBD guna menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. “Sebab ini merupakan kriteria penetapan daerah tertinggal,” baca Charles.

Sementara Bupati Halbar Danny Missy dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2018. 

"Begitu juga kepada rekan-rekan Forkopimda, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Halbar," ucapnya.

Danny juga menuturkan, pokok-pokok rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bentuk dari rasa peduli dan tanggungjawab sebagai lembaga legislatif, yang memiliki fungsi pengawasan. “Sehingga dengan sepenuh hati kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta menerima berbagai bentuk masukan dalam pokok-pokok rekomendasi yang telah disampaikan ini untuk dilakukan penyempurnaan,” sambungnya.

Sedangkan untuk penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Bupati Danny mengungkapkan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan pertanggungjawaban keuangan 2017.

Sebelumnya, selama lima tahun berturut-turut Halbar hanya bisa mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Opini WTP perdana yang kita capai ini merupakan upaya dan komitmen dari pihak eksekutif maupun dari legislatif yang bersandar pada aturan, regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis baik dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi serta pernyataan standar pemerintah. Dan keberhasilan ini adalah suatu prestasi yang sangat kita banggakan, namun di balik keberhasilan kita dituntut bekerja lebih keras lagi dalam upaya menjaga dan mempertahankan opini WTP ini," kata Danny.(ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini