Dugaan KTP Ganda, Kader Bubu : Wajar Polda Malut Memanggil KPU dan Bawaslu

/ Rabu, 18 Juli 2018 / 21.17

 
Dosen Tata Negara Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu
TERNATE -  Pemeriksaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut), Syahrani Somadayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimun) Polda Malut beberapa waktu lalu. Hal itu berbuntut pada pencalonan Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai  Gubernur Maluku Utara yang berpasangan dengan DR. Rivai Umar yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP Periode 2018-2023.

Di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Ahmad Hidayat Mus dikeluarkan Polda Metro Jaya. Itu artinya bahwa AHM terdaftar sebagai penduduk warga Jakarta.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu, berpendapat bahwa ketika berkas pasangan calon diusulkan ke KPU. Maka KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi factual bahwa SKCK Ahmad Hidayat Mus disahkan Polda Metro Jaya.  

Munculnya masalah dugaan AHM mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda yang saat ini persoalkan. Bagaimana mungkin Polda Metro Jaya mengesahkan SKCK,  kalau AHM memiliki KTP yang lain.

“ Titik masalah di situ, karena KPU yang melakukan verifikasi administrasi,” ungkap Abdul Kader Bubu, kepada wartawan media ini. Rabu (18/7/2018).

Lanjut Bubu,  KPU beralasan AHM mengunakan A5 pindah pemilih. Hal itu justru menjadi masalah besar, masalah hukum bagi KPU dan Bawaslu Malut yang dapat dipermasalahkan, karena identitas yang AHM gunakan adalah penduduk Jakarta.

Tak hanya itu, KPU dan Bawaslu dihadapan public menyebutkan bahwa AHM menggunakan A5. Pertanyaan kemudian  ini bukan pindah pemilih antar provinsi, karena A5 itu pindah provinsi yang pemilihnya terdaftar di salah satu provinsi. Itu sebabnya, dalam hal tertentu dia (AHM-red) tidak menggunakan haknya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar, maka dia (AHM-red) menyalurkan hak politiknya di TPS yang lain, terangnya.

Olehnya itu, penggunaan A5 itu terbatas pada wilayah provinsi bukan dari wilayah lain untuk pindah. Karenanya, alasan KPU dan Bawaslu Malut bahwa AHM memenuhi syarat. Padahal, salah secara hukum, dengan begitu masalah ini bisa terjadi, dan  wajar kalau pihak penegak hukum  memanggil KPU dan Bawaslu Malut terkait dugaan tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 421 KHUP.

“ Langkah ditempuh Polda Malut sudah tepat, catatan pentingnya adalah AHM sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu tentang identitas AHM, penggunaan A5 dan KTP ganda sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Bahkan sampai hari ini Bawaslu Malut tidak melakukan apa-apa artinya bahwa hari ini polisi melakukan langkah koreksi agar mereka lebih mawas diri,” ujar Bubu.

Dengan begitu, Kata Abdul Kadir,  apa yang dilakukan penegak hukum adalah delik biasa, kalau delik aduan siapa pelapornya?. Tetapi jika fakta-fakta ini muncul, maka ini harus dilanjutkan. Kalau KPU dan Bawaslu sudah masuk angin siapa lagi yang mengawasi, tukasnya.

Sambungnya, klarifikasi KPU dan Bawaslu biasa saja. karena hal itu kewenangan polisi menggunakan tindak pidana umum, dan ini  tidak ada masalah. Silahkan, kata Kader.

Meskipun, KPU harus memberikan klarifikasi agar supaya masalah ini di ketahui publik. Sementara apa yang dilakukan Polda Malut hanya semata-mata menjalankan tugas sebagai penegak hukum  agar masyarakat tahu bahwa polisi benar atau KPU salah.

Alih-alih, alasan Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo, setelah dimintai klarifikasi oleh penyidik Polda Malut bahwa AHM menggunakan A5 dan itu benar. Padahal itu salah, justru di situ polisi masuk, karena mereka menyampaikan argumentasi yang keliru. Dari mana dasarnya menggunakan A5.

“ Kalau di Pilpres boleh jadi, tapi ini Pilgub. Intinya langkah Polda Maluku Utara sudah tepat,” ujar Bubu. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini