Golkar Versi Zakir Mando Optimis Tetap Diakomodir

/ Rabu, 25 Juli 2018 / 18.40
Daftar Silon KPU Halbar
HALBAR – Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Halmahera Barat versi Ahmad Zakir Mando optimis kepengurusan mereka bakal diakomodir Komisi Pemiihan Umum (KPU). Hal ini ditandai dengan terdaftarnya mereka dalam sistem informasi pencalonan (silon) KPU.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Halbar, Udin Bakar menuturkan, informasi dalam silon tak bisa diubah secara sepihak oleh KPU. Sebab informasi tersebut berasal dari sistem informasi partai politik (sipol). “Terlebih lagi legalitas Ketua Dewan Pimpinan Daerah lI Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat masih tetap sah di mata hukum dengan SK bernomor 0025/DPD/Golkar-MU/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017, dengan Ketua Ahmad Zakir Mando dan Sekretaris Ferdelinan Mole,” tuturnya, Rabu (25/7/2018).

Menurut Udin, SK Zakir dengan sendirinya membatalkan SK Nomor 0018/Golkar-MU/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 tentang pengangkatan Samad Moid sebagai Ketua Golkar Halbar. Dengan itu, 25 calon anggota legislatif yang telah didaftarkan partai berlambang beringin tersebut tetap taat terhadap SK yang sah dan hingga kini masih berada dalam silon KPU. "Sampai saat ini Pak Zakir Mando masih menjadi ketua DPD II Partai Golkar Halmahera Barat dan silon tetap tercatat kepengurusan itu," ucapnya.

Dikatakan Udin, caleg yang mendaftar di KPU sebanyak 25 orang di bawah kepemimpinan Zakir Mando telah mengikuti tahapan pendaftaran dengan benar hingga saat ini. Dimana saat ini sudah sampai pada tahapan perbaikan berkas. “Maka itu tidak ada urusan lain selain melengkapi berkas dan mengikuti tahapan serta mekanisme yang tertuang dalam aturan,” katanya.

Sedangkan klaim kepemilikan SK versi Samad Moid, sambungnya, tidak bisa diakui kebenarannya. Sebab dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai telah diatur bahwa SK tak bisa dibatalkan dengan surat edaran. “SK hanya bisa dibatalkan dengan SK,” ujar Udin.

Dia menambahkan, SK Golkar milik Zakir Mando juga telah mengikuti pemberkasan partai sejak awal hingga diterbitkannya username dan password dari KPU RI. Sementara pendaftaran yang dilakukan Samad dan Robinson ke KPU terpisah dan tidak ada sangkut pautnya dengan pendaftaran para calon sebelumnya. “Karena pendaftaran calon sebelumnya mengikuti tahapan daftar caleg sesuai ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga Partai Golkar. Persoalan kepengurusan itu menjadi urusan internal. Tapi caleg yang mendaftar dari kepengurusan SK 0025 terpisah dari dua orang calon yang mendaftar belakangan yakni Samad dan Robinson," terangnya.

Menurut Udin, setelah username dan password dikeluarkan KPU RI, tidak ada pendaftaran lagi dari versi lain. Namun jika ada, lanjutnya, KPU tidak seharusnya membantu hingga lahirnya surat edaran klarifikasi kepengurusan partai yang sepihak. "Sangat aneh surat klarifikasi dari edaran DPP Partai Golkar yang mengatur internal partai ditemui tanda tangan ketua KPU. Sangat aneh itu terjadi sehingga kami sebut itu bukan surat klarifikasi tapi surat kerja sama KPU meloloskan Samad untuk merebut kepemimpinan Zakir," tukasnya. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini