Golkar Versi Zakir Mando Tuding Ketua KPU tak Objektif

/ Jumat, 20 Juli 2018 / 22.16
Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar DPD II Halbar Udin Bakar.

HALBAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat diminta objektif dalam melihat pendaftaran calon anggota DPRD Halbar dari Partai Golongan Karya. Pasalnya, hingga kini terdapat dua kubu kepengurusan Golkar Halbar yang sama-sama mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilihan legislatif.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar DPD II Halbar Udin Bakar menuturkan, KPU terindikasi sengaja berpihak dalam melihat persoalan Golkar Halbar. Dengan itu, ikut membesarkan persoalan yang seharusnya tidak penting untuk diurusi. 

Menurut Udin, Golkar di bawah kepemimpinan Ahmad Zakir Mando memiliki legitimasi hukum tetap dan telah mengajukan secara kolektif Calon DPRD tahun 2019 dapil I, II, dan III. "Sebaliknya, Samad Hi Moid daftar di KPU Halbar hanya seorang diri secara pribadi. Kok bisa diseriusi?" katanya mempertanyakan, Jumat (20/7/2018).

Padahal, sambung Udin, KPU seharusnya menyuruh Samad untuk kembali menyelesaikan persoalan internal partai. Dikatakan Udin, kepengurusan Golkar versi Ahmad Zakir Mando dan para calon yang mendaftar sebelumnya telah memperoleh legitimasi hukum tetap karena SK juga dilegalisir oleh DPP Partai Golkar. 

Dengan itu, jika Samad mendaftar seorang diri seharusnya ditolak dan diminta untuk menyelesaikan persoalan internal partai. "Karena SK yang sama dikeluarkan oleh Ketua Golkar Malut Alien Mus dan Sekretaris Hamid Usman. Bukan KPU turut serta menyelesaikan kisruh internal partai karena Silon sudah dikeluarkan untuk Partai Golkar dalam kepengurusan Ahmad Zakir Mando," jabarnya.

Udin menyatakan ironis sebab KPU telah mengeluarkan password untuk aplikasi Silon Zakir. Namun belakangan lembaga itu juga melayani Samad saat mendaftarkan diri ke KPU. Terlebih lagi Golkar Halbar versi Ahmad Zakir Mando telah terdaftar dalam portal kepengurusan KPU pusat. 

Dengan itu, kata Udin, tidak ada alasan KPU meladeni Samad. "KPU harus mengambil langkah sesuai tupoksi dengan melihat kelengkapan berkas bakal calon DPRD yang masuk. Bukan melihat Samad yang mendaftar perseorangan," ucapnya.

Anehnya lagi, sambung Udin, KPU belakangan dikabarkan bekerja sama dengan Samad untuk kepentingan Bupati Danny Missy merebut Partai Golkar Halbar dari tangan Ahmad Zakir Mando. 

"SK dibatalkan dengan SK. Bukan SK dibatalkan dengan Berita Acara. Jadi KPU harus objektif, bukan ciptakan suasana rumit setelah Silon sudah dikeluarkan untuk Ahmad Zakir Mando," tuturnya.(ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini