Hadiri Panggilan Dit Reskrimsus, Irwan : Perjalan Dinas Bawaslu Malut Sesuai Prosedur

/ Senin, 23 Juli 2018 / 20.33
Sekertaris Bawaslu Malut, Irwan M. Saleh saat di wawancarai usai pemeriksaan. Senin (23/7)
TERNATE – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Maluku Utara kembali memanggil komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara, sebelumnya, dua komisoner Bawaslu Malut, Hj. Masita Nawawi Gani dan Aslan Hasan di panggil untuk klarifikasi terkait perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalagunaan dana anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Bawaslu Malut Tahun 2018 pada Kamis 19/7 kemarin. Kali ini, Sekertaris Bawaslu Malut, Irwan M. Saleh harus menghadap Dit Reskrimsus dalam pemeriksaan perkara yang sama.

Usai Pemeriksaan Sekertaris Bawaslu Malut, Irwan M. Saleh menjelaskan, pemeriksaan dirinya terkait adanya Laporan masyarakat tentang penyalahgunaan perjalanan dinas dan uang makan di Bawaslu Provinsi.

“ tadi kurang lebih ada 10 pertanyaan yang ditanyakan salah satunya terkait siapa saja yang melaksanakan perjalanan dinas di Bawaslu provinsi, saya jelaskan yang melaksanakan perjalanan dinas mulai dari unsur komisioner yakni ketua dan anggota, kemudian pejabat sekretariat mulai dari saya (Sekertaris) kepala sekretariat sampai pejabatnya, staf sekretariat, personil gakkumdu dan stakeholder,” Jelasnya. Senin (23/7/2018)

 Lanjut Irwan, dari stakeholder terdiri dari wartawan dan  pemantau pemilu, untuk membantu tugas pengawasan Bawaslu Provinsi sedangkan untuk Gakkumdu sendiri terdiri dari personil Kepolisian, Kejaksaan dan anggota bawaslu yang bertugas turun ke wilayah masing-masing memastikan proses penanganan pelanggaran pidana seperti apa.

“semua perjalanan dinas yang dilakukan baik komisioner, pejabat sekertariat, stakholder maupun gakkumdu telah sesuai prosedur dan dapat di pertangung jawabkan,”Ungkapnya

Tambanya, Sebagai kepala sekretariat dirinya sudah melakukan tugas sesuai dengan kewenangan yakni setiap undangan ataupun permintaan untuk perjalanan dinas tentu di lihat dari  urgensinya klau hal itu bersifat urgensi maka akan disampaikan kepada pengelola anggaran untuk dibayarkan. Jelasnya (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini