Kabinet BK-Iswan Ramai Mantan Napi Koruptor

/ Kamis, 12 Juli 2018 / 14.54

Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Asnawi Lagalante (Screenshot via WhatsaAp Asnawi Lagalante).

HALSEL - Keputusan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba menunjuk Samsi Subur sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, Samsi merupakan salah satu mantan narapidana tindak pidana korupsi. Mirisnya lagi, keputusan Bupati dibuat ketika Badan Kegawaian Negara (BKN) tengah "membersihkan" dunia birokrasi dari para ASN korup.

Samsi baru beberapa hari belakangan menjabat sebagai Kepala BPBD, menggantikan Iksan Subur. Sebelumnya ia sempat pula menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada 2015, Samsi terjerat tipikor anggaran proyek pengerjaan jalan Trans Fida, Gane Timur tahun anggaran 2012. Kala itu ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Halsel di masa pemerintahan Bupati Muhammad Kasuba. Samsi lantas divonis penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta.

Sejak turunnya edaran BKN agar kepala daerah di Maluku Utara memecat ASN mantan terpidana tipikor, Bupati Bahrain menjadi satu-satunya kada yang bersikeras mempertahankan mereka. Bahkan, orang-orang yang pernah berkasus ini diberi jabatan.

Selain Samsi, ada juga nama Jamil Yunus yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jamil pernah tersandung kasus penyalahgunaan pajak pendapatan pada 2009.

Lalu Sofyan Leli Mubarun yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang. Sofyan pernah dipenjara karena kasus korupsi dana program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) 2004.

Sedangkan Idrus M. Saleh yang baru saja ditunjuk sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan Kapal Saruma 02. Saat itu Idrus merupakan Kepala Dinas Perhubungan. Sayangnya, penanganan kasus ini tak jelas. Kejaksaan Negeri Labuha tiba-tiba menyatakan telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante menuturkan, penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai kepala dinas merupakan kewenangan bupati. Terlepas dari apapun tendensinya. "Kalau dalam rangka peningkatan kinerja, percepatan capaian visi-misi, kami sangat mendukung itu," tuturnya kepada nusantaratimur.com, Kamis (12/7/2018).

Meski begitu, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bupati harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penunjukan pejabat. "Termasuk boleh tidaknya pejabat yang pernah dihukum atau mantan narapidana korupsi menduduki suatu jabatan," ujar Asmawi.

Kenekatan Bupati Bahrain menunjuk mantan koruptor menduduki jabatan-jabatan strategis di kabinetnya oleh BKN dipastikan melanggar regulasi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur bahwa ASN yang tersandung kejahatan jabatan seperti tipikor wajib diberhentikan dari status PNS-nya. 

Meski hukumannya hanya berupa penjara selama satu bulan, sanksinya sama dengan yang dihukum penjara di atas 5 tahun, yakni pemecatan. 

"Kalau batasan penjara 2 tahun baru bisa dipecat itu berlaku untuk tindak pidana umum. Tapi kalau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengenal berat ringannya hukuman atau ancaman hukuman. Sepanjang dinyatakan bersalah, berapapun hukumannya atau ancamannya, yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat," tegas Kepala BKN Regional Manado, English Nainggolan.

English juga menyatakan, aturan pemecatan ASN koruptor berlaku surut. Artinya, ASN yang dihukum pada tahun 2005 pun tetap wajib diberhentikan. "Sebab aturan pemberhentian ini sejatinya sudah diatur sejak UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahkan sejak UU 8/1974," tandasnya.(iel)
Komentar Anda

Berita Terkini