Kabiro Humas Provinsi Sebut Sawal Damopolii Tak Paham Aturan

/ Selasa, 24 Juli 2018 / 14.54
Karo Humas Provinsi Malut, Armi Zakaria

SOFIFI – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan (AMPI), Sawal Damopoli dinilai tidak faham aturan, sebab pelantikan eselon II lingkup pemerintah Provinsi (Pemprov)  itu sudah sesuai prosedur yang berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja (TPK) nomor. 04/TPK-PNS/2018 tanggal 19 Juli.

Perlu dikethaui alasan Gubernur Maluku Utara (Malut) memutasi dua (2) Pejabat tersebut adalah murni atas hasil evaluasi kinerja & tuntutan percepatan program prioritas Gubernur Malut yang mendesak (Korsupgah). Ungkap Karo Humas Provinsi Malut, Armi Zakaria kepada wartawan via WatshApp (WA) Selasa (23/7/2018)

Pelantikan eselon II lingkup pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Juli 2018 kemarin bertempat di aula melati kediaman dinas Gubernur Malut di Kalumpang, Kota Ternate Tengah, telah dilaksanakan pelantikan dua (2) Pejabat Tinggi Pratama yaitu M.Irwanto, Ali SE, M.Si sebagai Karo Organisasi Setda provinsi Malut dan Drs. Idrus Assagaf sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Malut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Malut Nomor : 821.2.22/KEP/JPTP/16/2018 Tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Provinsi Malut Nomor: 04/TPK-PNS/2018 tgl 19 Juli 2018.  Keduanya bertukar posisi.

Menurutnya, penggantinya kepala BKD yang di isi Drs. Idrus Assagaf yang sebelumya menjabat Karo Organisasi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Alasanya “karena BKD & Biro Organisasi adalah 2 Jabatan yang serumpun dengan tupoksi yang saling berkaitan,” Jelasnya

Lanjutnya hal tersebut juga didukung hasil Assesment sebelumnya oleh tim Pansel JPTP Provinsi Malut yang pernah merekomendasikan Idrus Asafag untuk mengisi jabatan Kepala BKD, Alasanya, “Idrus Assagaf dipandang berpengalaman dalam karier termasuk pernah menjabat sebagai Pj. Wali Kota Ternate”.Ungkapnya

Sambungnya, Untuk M.Irwanto Ali, di pandang tidak berhasil dan sarat dangan masalah saat memimpin BKD. Bahkan BKN Pusat juga pernah merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada yang bersangutan

Armin meminta kepada ketua AMPI untuk sering-sering baca aturan, dimana rolling yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan poltik yang saat ini masih berlangsung. “Tidak ada tendensi politik sedikitpun apalagi yang ada hubungannya dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub),” Jelasnya

Jika ada tendensi politik, maka sudah pasti bukan hanya 2 orang yg dilantik. Bisa lebih, karena Gubernur sudah mengetahui siapa saja bawahannya yang tidak mendukungnya dalam pilgub. Terangnya (Red)
Komentar Anda

Berita Terkini