Krisis, Anggaran Tiap OPD Halut Dipangkas

/ Kamis, 12 Juli 2018 / 22.09
Kepala BPKAD Halmahera Utara Abd. Azis Bopeng.

HALUT - Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tampaknya mengalami krisis keuangan serius pada awal semester III tahun anggaran 2018. Hal ini terlihat dari realisasi gaji 13 serta anggaran sejumlah proyek fisik yang tak kunjung dicairkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halut Abd. Azis Bopeng saat dikonfirmasi menuturkan, APBD Halut 2018 sejak awal telah diproyeksikan defisit. Defisit terjadi sejak akhir semester I. 

"Dimana rinciannya yakni kekurangan pemasukan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi maupun DBH landrent dan royalti," tuturnya, Kamis (12/7/2018).

Menurut Azis, dua DBH tersebut memiliki kontribusi besar terhadap keuangan Pemkab Halut. Alhasil, pada evaluasi penerimaan semester I sudah terindikasi akan terjadi defisit. "Karena penerimaan DBH tidak akan tercapai," tukasnya.

Sebagai upaya normalisasi keuangan daerah hingga akhir 2018, tidak sedikit anggaran program nonfisik per OPD yang harus dipangkas. 

"Untuk menyehatkan kondisi APBD sampai dengan akhir tahun anggaran nantinya, maka efisiensi belanja adalah kebijakan yang tidak urgen untuk saat ini pada semua OPD. Langkah efisiensi ini lebih diprioritaskan pada belanja langsung berupa belanja pegawai berupa honorarium panitia, dan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas dan lain-lain. Sementara untuk kegiatan-kegiatan fisik tidak dilakukan pengurangan sama sekali," tandasnya.(jaha)
Komentar Anda

Berita Terkini