Massa Kembali Desak Kejati Periksa Bupati Halbar

/ Senin, 16 Juli 2018 / 20.10

Massa aksi melakukan demonstrasi di kantor Kejati Malut dan mendesak agar Bupati Halbar diperiksa.

TERNATE – Front Pemuda Peduli Halmahera Barat kembali menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menuntut pengusutan kasus pinjaman Pemerintah Kabupaten Halbar, Senin (16/7/2018). Pinjaman senilai Rp 159,5 miliar itu diduga menyalahi aturan lantaran tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Korlap Aksi, M. Idhar Bakri menuturkan, kasus pinjaman tersebut telah menjadi konsumsi publik di Halbar maupun Malut secara umum. “Bahkan sudah menjadi isu nasional. Karena itu, rakyat Halbar meminta kepastian hukum untuk menetapkan Bupati Danny Missy sebagai tersangka dalam kasus tersebut,” tegasnya.

Idhar mengungkapkan, masyarakat Halbar kini resah dengan adanya kabar yang berhembus mengenai ketidakberdayaan Kejati mengusut kasus tersebut. Karena itu, dia menyatakan anak muda Halbar akan selalu mengawal dan meminta Kejati bersikap di depan massa aksi. "Kami akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga pada puncak eksekusi bupati dan kroni-kroninya. Kami berharap Kejati dapat serius dan mampu mengungkap fakta korupsi berjamaah pinjaman Pemkab Halbar sebesar Rp 159,5 miliar," paparnya.

Orator lain mengungkapkan, dicurigai pinjaman Pemda tersebut bukan demi pembangunan daerah, melainkan untuk kepentingan bupati dan jajarannya. "Kami butuh kejelasan penanganan kasus pinjaman Pemkab Halbar yang secara tidak langsung telah memiskinkan masyarakat Halbar agar kasus ini sampai pada puncak. Kami sangat berharap Kejati dapat memanggil DPRD dan bupati untuk mempertanyakan kejelasannya, sehingga akan menemukan titik penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara sebesar Rp 159,5 miliar," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Malut Ida Bagus Nyoman Wismantanu pernah mengatakan, kasus pinjaman Pemda Halmahera Barat di Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga kini masih dalam proses penyelidikan. 

“Sudah kami lakukan beberapa pemanggilan dari Pidsus, jadi kita menunggu saja. Karena ini adalah proses hukum yang harus dilakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi maupun barang bukti dokumen kemudian kita akan minta pendapat ahli,” katanya, Selasa (10/7/2018).

Sementara Sekretaris Daerah Halbar Syahril Abd. Radjak sebelumnya mengatakan, pinjaman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, dimana pinjaman itu untuk kepentingan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdaftar dalam paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2018. 

Proyek-proyek pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan dan jembatan laten ruas Sidangoli-Jailolo senilai Rp 1,6 miliar, pembangunan jalan sirtu Braha-Tewe sepanjang 1,5 kilometer senilai Rp 2 miliar, pembangunan jalan sirtu Kecamatan Sahu Timur sepanjang 8 kilometer senilai Rp 2,1 miliar, dan pembangunan jalan dan jembatan ruas Goin-Kedi senilai Rp 24 miliar.

Lalu pembangunan jalan dan jembatan ruas Tacim–SP Tabobol senilai Rp 1,325 miliar, peningkatan jalan aspal dalam Kota Jailolo sepanjang 7 kilometer senilai Rp 14 miliar, peningkatan jalan aspal ruas SP Rioribati-Toniku sepanjang 3 kilometer senilai Rp 5 miliar, dan peningkatan jalan sirtu Kecamatan Jailolo sepanjang 4 kilometer senilai Rp 1,675 miliar.

Selain itu, untuk peningkatan jalan tanah ke aspal dalam Kota Ibu Selatan (tersebar) senilai Rp 6 miliar serta peningkatan jalan tanah ke aspal II segmen ruas Tacim-SP Tabobol sepanjang 16,5 kilometer senilai Rp 39 miliar.(cul)
Komentar Anda

Berita Terkini