Masyarakat 6 Desa Minta Pemungutan Suara Lanjutan. Itu Hak Konstitusi

/ Kamis, 05 Juli 2018 / 23.29

Aksi masyarakat enam menuntut PSU, Kamis (5/7)
TERNATE -  Konflik pemilihan di 6 desa di perbatasan antara Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah.  

Tuntutan warga masyarakat 6 desa  merupakan tindakan protes untuk tidak memilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara 2018 ini. Hal itu berhubungan dengan masalah  sangketa tapal batas administrasi 6 desa yang hingga kini belum terselesaikan.

Karenanya, Tim Hukum Paslon KH. Abdul Ghani Kasuba –Ir. M. Al Yasin Ali (AGK-YA), Fahrudin Moloku,  meminta kepada pihak penyenlenggara pemilihan untuk melaksanakan pemuggutan suara lanjuta di 6 desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek.  

Menurutnya, wilayah 6 desa secara yuridis memang pemunggutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur malut dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni dan tidak ada pemunggutan susulan, selain adanya pemunggutan suara ulang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018.

“ Penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus juga memperhatikan hak konstitusional warga negara untuk menentukan pilihan sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” ujar Fahrudin kepada wartawan di Ternate, Kamis (5/6/2018).
Fahrudin berpendapat, secara konstitusional pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tanggan rakyat” artinya bentuk kedaulatan dimaksud berupa hak untuk memilih atau menyalurkan suara pada setiap pelaksanaan pemilihan umum entah itu pemilihan kepala daerah, anggota legislatif dan presiden.

“ Tafrisan materil atas hak konstitusional warga negara untuk memilih telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-X/2012 dimana putusan MK ini menegaskan hak memilih warga negara dengan hanya menunjukan KTP dan KK, yang dimana putusan ini menyampingkan ketentuan-ketentuan administrasi pemilihan yang harus dipenuhi oleh pemilih pada pemiliihan umum,” jelasnya.

Dengan demikian, penyelenggara harus mengeluarkan kebijakan Diskersi untuk melaksanakan pemunggutan suara lanjutan pada 6 desa di perbatasan  Halbar dan Halut dengan mempertimbangkan kepentingan hak konstitusiaonal warga negara yang tidak dapat di tawar-tawar dan di kesampingkan oleh siapa pun, tegasnya. (ric)
Komentar Anda

Berita Terkini