Enam Desa Ancam Duduki Kantor Penyelengara Pemilu. Jika Hak Tak Terpenuhi

/ Jumat, 06 Juli 2018 / 16.30
Kordinatoor Masyarakat Enam (6) Desa, Abdullah Fara. Jumat (6/7)
TERNATE - Masyarakat Enam (6) Desa versi Halmahera Barat mengelar aksi lanjutan terkait permintaan masyarakat untuk melakukan pemilihan susulan. di Kantor KPU dan Bawaslu Malut. Jumat (6/7/2018).

Kordinatoor Aksi Abdullah Fara menjelaskan, Pada prinsipnya gerakan aksi pada kesempatan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya antara aliansi perwakilan masyarakat enam desa dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

"aksi ini merupakan aksi lanjutan sebelumnya masyarakat di 6 desa melakukan aksi protes dengan pemblokiran akses jalan trans Halmahera Utara-Sofifi pada rabu (4/7) kemarin,"ungkap Abdullah terkait aksi sebelumnya.

Menurutnya, aksi yang di gelar hari ini adalah bentuk sikap serius, sikap konkrit masyarakat enam desa.

"prinsipnya kami memintah agar KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan pemilu susulan sebab hal ini dipandang sangat penting/urgen".jelasnya

untuk itu,menurut Abdullah pihak KPU maupun Bawaslu Malut harus segera melakukan pemilihan susulan karena ini berkaitan dengan hak dasar masyarkat yang kemudian ini tidak bisa dianggap main-main oleh pihak KPU dan Bawaslu Maluku Utara.

"Prinsipnya kami ingin tunjukan bahwa kami tidak tinggal diam dan kami akan terus mengawal sejauh mana sikap konkrit pihak Bawaslu dan KPU Malut," Tegasnya

Lanjutnya, dirinya bersama enam (6) Desa tegaskan bahwa aksi pada hari ini tidak berhenti disini dan ini dipastikan 1x24 jam harus ada sikap dan jawaban konkrit dari pihak KPU maupun Bawaslu.

"Jika tidak ada sikap atau jawaban dari pihak KPU dan Bawaslu maka tidak menutup kemungkinan ini gerakan besar-besaran akan dilakukan warga di enam desa dan tidak menutup kemungkinan proses pemblokiran jalan akan kembali terjadi dan juga kami akan duduki kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara,"Tegasnya

Menurutnya, pointnya cuman satu masyarakat ingin proses pemilihan susulan segera dilakukan karena ini soal harkat, martabat anak bangsa yang kemudian ada di enam desa yang patut diwujud pihak penyelenggara pemilu. Tutupnya (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini