Pemilih Siluman dan DPT Ganda Warnai Pilkada Malut

/ Jumat, 27 Juli 2018 / 13.35
illutrasi

JAKARTA – Tim Kuasa Hukum AGK-YA menemukan sejumlah  pelanggaran dan kecurangan salah satunya pemilihan siluman dan pemilih ganda  pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) yang berlangsung pada tanggal 27 Juni Lalu.  

Pasalnya, seluruh Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 Kecamatan terdapat pemilih ganda sebanyak 7.237. Bahkan, modus kecurangan demi memulus kepentingan untuk memenangi Pemilukada, Di mana pasangan calon AHM-Rivai selalu pihak terkait diduga telah mengikutsertakan pemilih siluman yang bukan warga penduduk Kabupatan Pulau Taliabu ikut mencoblos di seluruh TPS sebagaimana temuan tim AGK-YA terdapat 2.708 pemilih bukan warga Pulau Taliabu.  

“ Hal itu dapat dibuktikan dengan kartu Keluarganya yang digunakan pemilih siluman untuk melakukan pencoblosan yang tersebar diseluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Taliabu, karena kode Kartu Keluarga yang digunakan pemilih siluman berasal dari daerah lain,” beber Wakil Kama, selaku Ketua Tim Hukum AGK-YA di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/7).

Modus kecurangan lainnya, di mana Tim  pasangan calon AHM-Rivai telah melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi paslon AGK-YA dan mengusir saksi-saksi mandat saat perhitungan suara di TPS.

“ Saksi-saksi Pemohon diintimidasi, dipukul dan diusir dari TPS-TPS, sehingga saksi-saksi pemohon tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara, dan Saksi pemohon juga tidak memperoleh Formulir C1-KWK KPU setelah proses perhitungandi TPS, ” pungkasnya.

Lanjutnya, saksi mandat AGK-YA, Rizal Soamole dipukuli di TPS 1 Desa Holbota, Kecamatan Taliabu Barat yang dilakukan Rudin Soale oleh pihak terkait (AHM-Rivai). Tak hanya itu,  kejadian pemukulan juga dilakukan TPS 1 Desa Tabona terhadap saksi pemohon oleh pihak terkait bernama Erwin Lajoni oleh Kaur Pemerintahan Desa Tabona yaitu Yahya Nader Wambes.

Akibatnya ancaman tersebut, Kata Wakil Kama, saksi mandat AGK-YA tidak berani melaporkan kejadian itu ke panwascam, karena ancaman penggusiran dikeluarkan dari kampong membuat mereka ketakutan melaporkan kejadian tersebut. 

“ Kejahatan demokrasi dan persaingan tidak sehat seakan menjadi kebiasaan bagi paslon nomor urut 1. Tentunya, cara-cara premanisme seperti ini  bukan kali pertama terjadi. pada Pilkada Tahun 2013 lalu, aksi premanisme  juga dipraktekan itu telah termuat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,” tegasnya.

“ Praktek  kecurangan terus  dilakukan Ahmad Hidayat Mus dari Pemilu ke Pemilu,” sambungnya.

Kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi terstruktur dan masif karena seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Taliabu dan kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi berbagai pelanggaran.

“ Pihak terkait  namun KPU dan Bawaslu terkesan melakukan pembiaran  pihak terkait, di mana satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan memanípulasi form C6 serta membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos para pemilih yang sedang diluar kota baik karena bekerja atau pun sedang melaksanakan pendidikan diluar kota, serta orang yang telah meninggal namun namanya masih tercantum dalam DPT,” tutupnya. (red)


Komentar Anda

Berita Terkini