Pemprov Kembalikan Usulan Ranperda Kelurahan Tongole

/ Minggu, 29 Juli 2018 / 22.57
Kepala Biro Humas dan Protokol pemprov Malut, Armin Zakaria
SOFIFI – Pemerinta Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengembalikan ranperda usulan pemekaran Kelurahan Tongole yang di usulkan pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. Pasalnya, dasar penyusunan Ranperda pembentukan Kelurahan tongole sudah kadaluarsa (tidak berlaku), karena yg dijadikan dasar saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yakni PP Nomor: 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Armin Zakaria kepada wartawan media ini mengatakan, pada prinsipnya pemprov merespon dan mendukung semua usulan pemekaran termasuk pemekaran kelurahan.

“namun, setiap usulan pemekaran melalui Ranperda yang disampaikan tentunya tidak asal asalan, harus memenuhi kaidah dan persyaratan yg ditentukan oleh Ketentuan perundang-undangan,” Jelasnya . Minggu (29/7/2018)

Menurutnya, ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk pengajuan ranperda pemekeran suatu kelurahan ke pemprov.

“Baik persyaratan dasar, persyaratan teknis maupun persyaratan administratif semua harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum di usulkan ke pemprov, karena menurutnya, pemerintah Pemprov sangat selektif dalam melakukan evaluasi,” Ungkapnya

Ia menuturkan, ada beberapa kasus yang belum lama ini terjadi terkait data dan dokumen pendukung persyaratan Ranperda usulan pemekaran yang disampaikan Pemerintah Kababupaten/kota ke pemprov terkesan asal-asalan.

“Ada Beberapa Ranperda usulan yang rancu, tidak valid dan terkesan asal-asalan, sehingga begitu disampaikan ke kementrian dalam Negeri (kemendagri) di kembalikan lagi untuk di perbaiki,”Bebernya

Menurutnya, Terkait usulan pemekaran Kelurahan Tongole, Sejak bulan Mei Pemerintah Provinsi Malut melalui Biro hukum dan Biro Pemerintahan telah melakukan evaluasi tahap awal terhadap Ranperda pembentukan Kelurahan Tongole.

“Dari hasil evaluasi ternyata regulasi yg dijadikan dasar penyusunan Ranperda pembentukan Kelurahan tongole sudah kadaluarsa (tidak berlaku), karena penyusunan ranperda harus mengunakan PP Nomor: 17 Tahun 2018 yang terbaru,” Jelasnya

Lanjutnya, Hal itu berdasarkan koordinasi dengan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan Kemendagri sehingga ranperda usulan pemekaran Kelurahan Tongole harus di perbaiki kembali.

“Pemprov telah mengembalikan Ranperda pembentukan kelurahan Tongole ke Pemkot Ternate untuk dibenahi melalui Surat Gubernur Nomor : 146.08/781/Setda tanggal 31 Mei 2018”. Ungkapnya

Namun menurutnya, hingga saat ini Walikota Ternate belum menyampaikan kembali usulan Ranperda dimaksud. “proses pemekaran ranperda ini menjadi lama disebabkan karena kelalaian dan kelemahan Pemkot Ternate dalam menyusun sebuah Ranperda yg baik dan benar dan terkesan lambat dalam merespon surat Gubernur Maluku Utara,” Tegasnya

hingga saat ini, Pemprov masih tetap menunggu usulan Ranperda yang baru tersebut untuk diproses bersama-sama dengan sejumlah Ranperda yg lain untuk direkomendasikan ke Kemendagri.Tutupnya (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini