Pilkada Malut, Dua Daerah Ini ' Langganan' Praktek Kecurangan dan Pelanggaran

/ Sabtu, 28 Juli 2018 / 00.57
Illutrasi
JAKARTA -  Dalam proses demokrasi di Provinsi Maluku Utara (Malut) tercatat dua daerah yakni Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula selalu menjadi praktek kecurangan dan pelanggaran pada setiap Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. 

Pasalnya,  hal tersebut harus menjadi catatan penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menanggani sangketa perselisihan suara calon gubernur dan wakil gubernur Malut tahun 2018.  
Menurut Wakil Kama, selaku tim hukum pasangan calon KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. Al Yasin Ali (AGK-YA)menyatakan bahwa dalam rezim Pemilukada di Provinsi Maluku Utara. Ahmad Hidayat Mus (AHM) telah terbukti dalam pertimbangan Mahkamah telah melakukan kecurangan berupa intimidasi terhadap sektor pendidikan untuk dibawa ke ranah politik praktis, Mutasi PNS, dan melakukan praktek politik uang dan pelanggaran lainnya (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130-131/PHP.D-VIII/2010).

Tak hanya itu, kata Wakil, Ahmad Hidayat Mus juga pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 putaran pertama, ia telah manipulasi dan merakayasa data suara D-1 KWK yang dijadikan bukti dalam persidangan, seolah-olah ia menang satu putaran, ternyata terbukti dalam pertimbangan Mahkamah data tersebut adalah tidak benar (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-XI/2013).

Sambung Kama, Ahmad Hidayat Mus lagi-lagi  pada Pemilukada Tahun 2013 putaran kedua, dalam pertimbangan Mahkamah  ia telah terbukti melakukan kecurangan  dengan cara pengusiran saksi mandate paslon, tidak diberikan formulir rekap, pengerahan pemilih yang dilakukan ditingkat TPS, penulisan angka perolehan suara mengunakan pensil, di tippex,  dan diubah perolahan suaranya serta penyelanggara tidak independen.

Atas kecurangan tersebut Mahkamah memerintahkan untuk pengumutan suara ulang (PSU) di 7 Kecamatan  dan 4 TPS, dan akhirnya terbukti Ahmad Hidayat Mus kalah dalam pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 186/PHPU.D-X/2013), beber Kama di dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/7) kemarin.

Namun faktanya, kecurangan kembali terjadi di tempat yang sama dan daerah yang sama pula.  Pada pemilihan calon gubenur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, dengan cara yang sama pula namun jauh lebih rapi dan terencana dengan baik.  
“ Tidak ada kejahatan yang sempurna, namun pola-pola praktek kecurangan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kecurangn sebelumnya,” ujar Kama. (red)
Komentar Anda

Berita Terkini