Selisih 1,42 Persen, Pilgub Malut Berlanjut ke MK

/ Sabtu, 07 Juli 2018 / 23.25
Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara calon gubernur-wakil gubernur Maluku Utara, (sumber: KPU Malut).

TERNATE - Tim hukum pasangan calon (paslon) Abdul Ghani Kasuba- M. Al Yasin Ali (AGK-YA) akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menetapkan paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Maluku Utara mengungguli tiga paslon lainnya. 

Menurut Koordinator Tim Hukum AGK-YA, Fahruddin Maloko, dengan perbedaan selisih suara 1,42 persen antara AGK-YA dengan AHM-Rivai, maka hasil pleno KPU Malut akan diajukan ke MK. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana telah diubah berdasarkan PMK pada pasal 7 ayat (1) huruf a menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon.

Lanjut Fahruddin, berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam PMK 5/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 8/2017, maka Tim Hukum AGK-YA melakukan penghitungan selisih suara antara paslon nomor urut 1 AHM-Rivai 176.993 (31,91%) dan paslon nomor urut 3 AGK-YA 169.123 (30,49%), dari perolehan hasil suara keseluruhan sebanyak 554.734 suara. "Maka selisih persentasi yang diperoleh antara paslon AHM-Rivai dan AGK-YA ialah 1,42 persen," ujarnya.

Dengan begitu, sambung Fahruddin, kedudukan hukum paslon AGK-YA telah sah untuk mengajukan gugatan hasil pilkada ke MK.

Tak hanya itu, masalah-masalah dugaan pelanggaran yang dilakukan di tingkat TPS di Kabupaten Kepulauan Sula serta beberapa laporan di kabupaten lainnya telah dikumpulkan. "Dan akan diajukan sebagai dalil dalam permohonan perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya. (cul)


Komentar Anda

Berita Terkini