Sidang Perdana di MK, Kuasa Hukum AGK-YA Beberkan Kecurangan AHM

/ Kamis, 26 Juli 2018 / 23.26
Kuasa Hukum Pemohon (AGK-YA)
JAKARTA - Langkah paslon nomor urut tiga KH. Abdul Gani Kasuba dan M. Yasin Ali (AGK-YA) untuk membawa perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) menemui titik terang. Pasalnya, selain menerima permohonan perkara paslon nomor urut tiga tersebut, MK resmi menggelar sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Maluku Utara. Kamis (26/7/2018).

pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum AH Wakil Kamal dalam pokok perkara meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor 1, yakni Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar karena diduga melakukan sejumlah kecurangan pada saat proses pemilihan Gubernur (Pilgub) bulan lalu, selain itu pihak pemohon juga meminta MK mengabulkan untuk dilaksanakan pemunggutan suara ulang (PSU).

seperti dilansir dari media nasional Kompas.com, kuasa Hukum paslon AGK-YA, AH Wakil Kamal menyatakan, pasangan calon (Paslon) Nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai) telah melakukan serangkaian kecurangan pada saat pilgub.

Yakni terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang di gunakan Ahmad Hidayat Mus pada saat mendaftar sebagai calon Gubernur Maluku Utara.

Menurutnya , SKCK paslon nomor urut 1 tersebut seharusnya diterbitkan oleh Polda Maluku Utara. Namun, nyatanya SKCK tersebut diterbitkan oleh Polda Metro Jaya.

"Mengajukan SKCK di Polda Maluku Utara, tapi tidak keluar karena sedang tersandung kasus korupsi. Akhirnya mengajukan di Polda Metro Jaya," kata Kamal saat menjelaskan permohonan gugatan kliennya.

Tidak hanya itu, kata Kamal, ada dugaan Ahmad Mus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda. Dibuktikan dengan, "AHM saat pendaftaran mengunakan SKCK yang di terbitkan Polda Metro Jaya, namun mencoblos di TPS 1 Desa Gela, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Maluku Utara,"beber Kamal

Perlu diketahui, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memproses kasus AHM terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong tahun 2009. (Red)
Komentar Anda

Berita Terkini