20 ASN Pemprov Malut Terancam ‘Lepas’ Baju Dinas

/ Senin, 27 Agustus 2018 / 23.21
Kepala BKDPSDM Malut Drs. Idrus Assagaf (Dok : Eric)

SOFIFI – Tekad Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk menegakan instruksi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negera (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang manajemen ASN betul-betul ditegakkan bukan sekedar isapan jempol belaka.

Tak ada aral melintang, sedikitnya 20 orang ASN mantan narapidana (napi) korupsi maupun yang tengah berjuang menempuh upaya hukum kasasi akan di eksekusi alias dipecat sebagai ASN dilingkup Pemprov Malut dalam waktu dekat ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Maluku Utara, Idrus Assagaf yang diwawancarai awak media, Senin (27/8) kemarin menegaskan, Pemprov Malut tetap tidak akan memberikan sedikit pun ruang toleransi kepada  ke 20 ASN yang terlibat kasus korupsi. Hanya saja untuk menindaklanjuti regulasi mengenai sanksi pemecatan terhadap ke 20 ASN itu harus melalui prosedur.

" Kalau sanksi pemecatan memang mengarah kesitu namun kita menunggu prosesnya. Saya belum bisa pastikan kapan waktunya untuk melakukan pemecatan karena harus dibicarakan dulu dengan pihak terkait seperti Sekda, Inspektorat maupun Biro Hukum," kata Idrus.

Selain sanksi pemecatan, seluruh data kepegawaian ke 20 ASN ini telah dibekukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat.

Seluruh data kepegawaian mereka sudah dibekukan oleh BKN,jadi mereka tidak bisa lagi membuat usulan kenaikan pangkat dan golongan atau lainnya menyangkut kepegawaian mereka,jadi datanya sudah dikunci,” tegasnya.

Soal hak mereka berupa gaji, Idrus mengaku hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah ke 20 ASN ini masih menerima gaji atau tidak.

Soal hak mereka terkait gaji nanti cek di keuangan apakah mereka masih menerima atau tidak. Kalau masih diterima tentu dalam pemeriksaan nanti itu jadi temuan maka penyelesaiannya di BPK,” imbuhnya.

Data yang dikantongi Nusantaratimur.com bersumber dari BKDPSDM Provinsi Maluku Utara serta Pengadilan Negeri Ternate menyebutkan, dari 20 ASN dilingkup Pemprov Malut yang terancam akan menanggalkan pakaian dinas. Pasalnya, ada 16 ASN terlibat kasus korupsi diantaranya berstatus incraht sedangkan 4 ASN lainnya berstatus perkara berbeda.

Deretan ASN Pemprov yang akan dipecat ini antara lain, Ikram Abdul Wahab, Ichwan Herlambang, Muhammad  Nasrun, ditambah Ramdani, serta Ilham Rahayu Djunaidi.

Sementara nama lainnya menyusul antara lain, Ruslan Abdul Malik, Yanti Armayn, Jany S. Sjafi, M.Chalil Ammari, ditambah, Abdullah Torano, Abdullah Assagaf, Janiba Mochdar, Hasan Ali, Musanif  Masuku, dan Adam Djabir serta Haiyun Umasugi.



Menariknya, nama mantan Kepala Bappeda Provinsi Malut, Vaya Amelia Armayn turut masuk dalam deretan daftar pegawai Pemprov yang terancam dipecat. Menyandang status hukum terpidana korupsi dana Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW 2007-2027)  tahun 2010 yang merugikan keuangan negara Rp 2,4 miliar. Putri mantan gubernur Malut Thaib Armayn ini terpaksa harus kehilangan haknya sebagai ASN. 

Selain nama Vaya Amelia Armayn, empat nama ASN berpengaruh di era Pemerintahan mantan Gubernur Malut Thaib Armayn maupun Pemerintahan gubernur Abdul Ghani Kasuba saat ini juga turut terancam akan dipecat sebagai ASN.  Mereka antara lain, mantan dua bendahara DPRD Malut yakni Sitna Djuma alias Otes dengan status perkara upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Ikbal Alhadar serta mantan Kepala Dinas Tata dan Pertamanan Kota Ternate A. Malik Ibrahim.


Reporter : Bices
Editor : Rahman Mustafa
Komentar Anda

Berita Terkini