BPKAD Gelar Sosialisasi Permendagri No. 38 Tahun 2018

/ Jumat, 10 Agustus 2018 / 23.35
 Kasubid Evalusi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Naser sangadji. Jumat (10/8)

TERNATE- Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara gelar sosialisasi peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) Nomor: 38 tahun 2018, Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, yang di selenggarakan di Ball room Grandafan, Jumat (10/08/2018) pagi tadi.

Kegiatan tersebut di hadiri Langsun Direktorat jendral bina keuangan daerah kementrian dalam Negeri,  Drs. Indra Baskoro dan di ikuti oleh 10 pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.

“Inti dari sosialisasi Permendagri ini lebih merujuk pada pengelolaan keuangan APBD Kabupaten/ Kota maupun Provinsi agar dapat secara transparan, efektif, dan efisien. Sesuai dengan pedoman dan azas pengolaan keuangan Daerah,”Hal ini disampaikan,  Direktur bina keuangan daerah Kementrian dalam negeri, Indra Baskoro. Jumat (10/8/2018)

Menurut indra, Permendagri nomor 38 ini, bertujuan menyatukan presepsi kebijakan pusat dengan seluruh Kabupaten/Kota dan di gabungkan dengan Provinsi, karena panduan ini yang menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan APBD tahun 2019 akan datang.

"Kalau mereka mengacu pada Pemendagri Nomor 38 dari 500 Kabupaten/Kota sekian di 34 Provinsi di indonesia pengeluaran APBDnya sudah dilakukan tinggal bagaimana sekarang supaya hasilnya  bisa menjadi sama (bulat)," ujar indra.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubid evalusi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten kota, Naser sangadji menjelaskan, Pelaksanaan ini hanya untuk mensosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2019, baik itu di Kabupaten/Kota maupun diprovinsi.

“ Karena setiap tahunya harus ada sosialisasi mengenai penyusunan APBD dan setiap tahunya seluruh Kabupaten/Kota harus mengikuti sosialisasi ini,” Ungkapnya

Harapanya, sosialisasi terkait penyusunan APBD ini dapat di terapkan secara benar di seluruh kabupaten/Kota sehingga dalam pengelolaan keuangan Pemkab maupun Pemkot dapat  secara transparan, efektif, dan efisien dan publik dapat mengetahuinya.

“dalam peraturanya sudah jelas harus terbuka, dan publik juga harus tau, Jadi intinya dalam pengelolaan keuangan Masyarakat harus tau," Tutupnya (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini