BPKP Malut : Pengelolaan Anggaran Desa Mulai Menyimpang dari Aturan

/ Minggu, 26 Agustus 2018 / 20.55
Kepala BPKP Malut Indra Kharis Jaya

SOFIFI –  Kepala Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut), Indra Khaira Jaya menyatakan institusinya  mendeteksi adanya pengelolaan keuangan desa di Malut sudah mulai menyimpang dari aturan. Hal itu tergambar  dari berbagai anggaran yang digelontorkan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk membiayai infrastruktur fisik tidak lagi mengedepankan asas sosial namun sudah di kategori seperti proyek-proyek milik Pemerintah.

“ Kami mendeteksi anggaran desa sudah mulai kehilangan momentum, terakhir kita lihat dana desa ini sudah mengarah seperti layaknya proyek-proyek pemerintah, baik  Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ungkap Indra Khaira Jaya kepada Nusantaratimur.com. Minggu (26/8).

Hasil report BPKP Provinsi Maluku Utara juga menunjukkan bahwa anggaran desa di Malut kini sudah menjadi sasaran untuk kepentingan oknum Kepala Desa (Kades) maupun perangkatnya, sehingga tidak sedikit oknum kades terpaksa mendekam di balik jeruji besi maupun tengah berurusan dengan aparat hukum.  Lantaran menganggap anggaran desa sebagai kesempatan atau objek untuk memperkaya diri.

“ Tetapi sekarang dana desa sudah menjadi sasaran untuk kepentingan Kades dan perangkatnya, mereka menganggap dana desa adalah sebuah kesempatan. Nah inilah yang saya katakan sudah kehilangan momentum, jelas juga sudah ada yang masuk ke ranah hukum yang kita hitung ada kerugiannya, ada juga hasil audit yang kita repot, memang ada hal-hal yang perlu pembenahan, misalnya dana desa digunakan untuk pembangunan sarana ibadah,” tukas Indra.

Indra menambahkan, meskipun saat ini pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), namun keterlibatan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pers untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan yang berlaku serta meminimalisir tingkat korupsi.

“ Yang namanya uang itu rayuannya tinggi bila tidak dijaga dan diawasi, padahal BPKP sudah membangun yang namanya Siskeudes, agar kades dan perangkatnya itu mengelola keuangan dengan baik. Tetapi kadang  - kadang begitu, kan sayang mereka hanya warga biasa yang tidak seharusnya masuk penjara atau berurusan dengan pengadilan,” ujarnya.  


Reporter : Bices
Editor : Rahman Mustafa
Komentar Anda

Berita Terkini