Cemarkan Nama Baik, Imelda Tude Dilaprokan ke Polres Halbar

/ Jumat, 31 Agustus 2018 / 22.17
Bukti Laporan Polisi (LP)

HALBAR - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Johanna Lusje Lethulur, resmi melaporkan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FORMAMA, Imelda Tude atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Halbar.

Imelda dilaporkan ke Polres, karena diduga telah mencemarkan nama baik Sekretaris Dinas PPA Halbar, Johanna dengan cara membuat status di media sosial (Medsos) via facebook pada Senin (20/8) lalu. Dalam status Imelda di akun facebook pribadinya menuduh Johanna Lusje Lethulur telah melakukan pemotongan hak anak-anak penari Sasadu On The Sea yang saat tampil di Istana Negara pada Jumat (17/8) lalu.

"Saya ingin Imelda buktikan bahwa statusnya dia yang menyatakan saya Danata (Rakus) dengan cara memotong honor penari SOS itu seperti apa, jadi silahkan buktikan ke kantor polisi," ungkap Ona, sapaan akrab Johanna ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/8).

Ona bahkan mengutip status Imelda melalui akun facebook yang dikirm ke grup Halmahera Barat itu bahwa, 325 juta lari ka mana.? Danata, anak-anak pe hak me kebiri lagi tu, kalakuang lama e, katanya Kadis P3A tara tau,  yang tau itu sekretarisnya, maka harus bertanggunjawab.

"Saya laporkan secara pribadi, karena tuduhan Imelda bahwa sekretaris, dan jabatan sekretaris itu saya, jadi secara tidak langsung Imelda telah menuduh saya memotong honor anak-anak penari SOS,"katanya.

Perbuatan Imelda, kata Ona, sangat mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya, sehingga dirinya menempuh jalur hukum untuk bisa diselesaikan secara hukum.

"Saya berharap polres bisa mengambil langkah cepat, sehingga kasus ini cepat selesai, karena menyangkut nama baik saya secara pribadi,"tegasnya.

Terpisah Direktur FORMAMA, Imelda Tude saat di konfirmasi wartawan Nusantaratimur.com. Ia mengaku jika memang benar adanya laporan polisi (LP) yang dilaporkan Sekretaris Dinas PPPA Halbar, maka secara institusi LSM FORMAMA siap laporan tersebut.

“ Kami akan siap menghadapi itu,  bagi kami mereka adalah pejabat publik yang setiap agenda kegiatan dinas menggunakan anggaran pemerintah yang nota bene adalah uang rakyat, maka sangat di pandang perlu untuk mendapat tanggapan,” tandas Imelda.

“ Kritikan yang kami layangkan justru berdasarkan bukti dan pengaduan Anak-anak Penari SOS, bukan kritikan tanpa dasar. kalau ibu sekretaris Dinas PPPA Halbar tidak mau di kritik jangan menjadi pejabat publik, silahkan mengundurkan diri, kalau tidak mau di kritik seyogianya dalam melakukan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD harus ada keterbukaan informasi publik sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” sambung Imelda.

Imelda menjelaskan, UU ini adalah salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan jaminan kepada rakyat dalam memperoleh informasi secara terbuka dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik dalam tingkat pengawasan,  pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan secara proses pengambilan keputusan publik.

"Pertanyaan sederhana sudah kah instansi terkait memberikan informasi yang jelas kepada publik Halmahera Barat terkait anggaran Kegiatan SOS. Sudahkah instansi terkait memberikan informasi yang jelas kepada Anak-anak Penari SOS,” tanya Imelda.

Selain itu kata Imelda, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentak Hak-Hak anak sangatlah jelas mengaturnya. Berdasarkan UU tersebutlah, “ Kami mengkririsi kebijakan Instansi terkait yang tidak transparan dengan apa yang nenjadi Hak-Hak anak-anak penari SOS. Kami mendapatkan pengaduan langsung oleh anak-anak penari SOS pada tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 17:00 WIT,” ungkapnya.

" Jadi kalau Sekretaris dinasnya melapor ke Polres atas pencemaran nama baik silahkan saja,  tidak masalah bagi kami, justru itu lebih bagus supaya anak -anak bisa bercerita langsung di hadapan Polisi. kami sangat serius menyikapi laporan anak-anak penari SOS,  justru laporan mereka sudah kami tindak lanjuti ke Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, jadi kalau Sekretarisnya sudah melaporkan ke Polres itu lebih baik biar segala nya bisa di lidik oleh pihak yang berwajib,” ujar Imelda. (ncs)
Komentar Anda

Berita Terkini