DPRD Malut : Gubernur Angkat Pejabat Harus di Assessment Dulu

/ Selasa, 28 Agustus 2018 / 22.35
Wahda Zaenal Imam

SOFIFI – Kebijakan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba (AGK) menunjuk langsung sejumlah pejabat Pelaksana Tugas (Plt) maupun pejabat Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menuai kritikan tajam dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

Salah satunya adalah  penunjukan langsung Kepala Inspektorat Bambang Hermawan sebagai Plh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Malut, kini giliran prosedur pengangkatan maupun penunjukan langsung itu pun tak luput dari disorotan anggota DPRD.

Ketua komisi I DPRD Malut, DR.Wahda Zainal Imam menyebutkan, pengangkatan dan penunjukan langsung pejabat eselon II maupun eselon III tersebut improsedural lantaran tidak bersandar pada aturan yang berlaku, mestinya pengangkatan atau penunjukan langsung harus melalui tahapan assesment yang dilakukan oleh tim seleksi (timsel) yang melibatkan otoritas terkait di Pemprov.

“Jika mengangkat seorang pelaksana tugas (Plt) Badan atau Dinas harus di assesement melalui timsel berdasarkan ketentuan dan perundang – undangan,”kata Wahda,(28/8).

Menurutnya, meski pengangkatan maupun penunjukan pejabat Plh maupun Plt sifatnya sementara namun harus melalui jenjang yang mestinya diterapkan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Meskipun pengangkatan atau penunjukan langsung itu adalah seorang pejabat Plt maupun Plh yang ditempatkan pada posisi lowong di SKPD, tapi harus di assessment terlebih dahulu,”tandasnya.(bices)
Komentar Anda

Berita Terkini